TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Prabowo Soenirman, Wakil Ketua Panitia Khusus Laporan Badan Pemeriksa Keuangan--yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, untuk membuktikan harta kekayaan. "Mau enggak dia membuktikan hartanya, apalagi pernah menjabat bos PD Dharma Jaya," kata Ahok—sapaan Basuki—di Balai Kota, Rabu, 12 Agustus 2015.

Baca juga:
RESHUFFLE KABINET: Soal Ini Jokowi Kalahkan Gus Dur & SBY!
RESHUFFLE KABINET:Pram Masuk, Tapi Mega Gagal Gusur Rini?

Sebagai informasi, Prabowo merupakan anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya di DPRD DKI. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PD Dharma Jaya, perusahaan milik DKI pada sektor peternakan.

Pernyataan Ahok itu menanggapi rencana Pansus BPK yang akan memanggil dirinya untuk menjelaskan temuan BPK yang berujung pada status "wajar dengan pengecualian". Dalam laporan BPK itu, ada 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun. Salah satu temuan menonjol ialah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seharga Rp 191 miliar, yang dinilai kemahalan.

"Gubernur bisa kami undang untuk mendapat penjelasan, meski pemerintah dipimpin Wakil Gubernur untuk menemui Pansus," ujar Prabowo.

Ahok menuturkan audit BPK soal keuangan DKI sudah sangat tendensius. Sebab, berkaca pada pembelian lahan RS Sumber Waras, DKI sudah melewati prosedur yang benar. "Peraturan pemerintah mengizinkan boleh membeli tanah dengan harga appraisal," tutur Ahok.

Menurut Ahok, bila hendak mengaudit suatu lembaga, harusnya memperhitungkan semangat dari kebijakan yang dikeluarkan lembaga yang bersangkutan. Dalam kasus lahan RS Sumber Waras, kata Ahok, pemerintah DKI justru mendapat harga lebih murah sekitar Rp 30 miliar. "Saya berani menantang, periksa harta dan pajak yang saya bayarkan. Berani tidak BPK diperiksa, juga Prabowo Soenirman, mau buka-bukaan tidak?" ucap Ahok.

RAYMUNDUS RIKANG

Baca juga:
Sindir Ahok 'Kepala Preman', Ketua FBR: Preman Itu Tak Bawel
Razia di Kos, 7 Wanita Cantik Ini Ternyata Doyan Narkoba