TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui adanya perdebatan dalam rapat pembahasan pembangunan proyek light rapid transit (LRT) pada Selasa, 18 Agustus 2015. Sebabnya, ia meragukan kemampuan PT Adhi Karya Tbk dalam membiayai pembangunan kereta ringan itu.

"Logikanya, siapa yang mau membiayai kredit sebanyak itu?" katanya di Balai Kota, Rabu, 19 Agustus 2015. Rapat itu digelar di Kementerian Koordinator Perekonomian. Rapat itu juga dihadiri perwakilan Adhi Karya dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Ahok menjelaskan, keraguannya muncul lantaran Adhi Karya baru memiliki modal Rp 1,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan total investasi proyek itu mencapai Rp 10 triliun. Artinya, modal itu masih kurang dari 30 persen sebagai syarat untuk mengajukan bantuan modal ke perbankan. Keraguan lain yang muncul adalah soal jaminan yang akan diserahkan Adhi Karya ke perbankan sebelum memperoleh bantuan.

Adhi Karya, ujar Ahok, harus mampu menunjukkan kesanggupan untuk memenuhi dua hal tersebut. Alasannya, proyek itu bakal dibangun di DKI. Modal yang macet bakal mengancam kelangsungan proyek itu. Akibatnya, lalu lintas di Ibu Kota bakal semakin macet lantaran proyeknya terhenti. "Pertanyaan saya, kalau berantakan, mau seperti proyek monorel lagi?" tuturnya.

Koridor yang dibangun PT Adhi Karya membentang sepanjang 15 kilometer dengan rute Cibubur-Cawang-Grogol. Koridor tersebut menambah tujuh koridor LRT yang akan dibangun Pemerintah Provinsi DKI melalui PT Jakarta Propertindo.

Ahok menuturkan pembahasan proyek yang akan dibangun Adhi Karya masih terus berlangsung. Ia diundang menghadiri rapat koordinasi lanjutan tentang topik yang sama pada Kamis, 20 Agustus 2015. "Besok kami mau berdebat lagi dengan Menteri Keuangan," kata Ahok.

LINDA HAIRANI