TEMPO.CO, Depok - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok mencatat 77 pekerja mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Januari sampai Agustus 2015. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok Diah Sadiah mengatakan PHK dilakukan 30 perusahaan dengan alasan efisiensi dan pelanggaran disiplin.
"Dipecat bukan karena perusahaan bangkrut. Di Depok perusahaannya tergolong kuat dan belum berpengaruh dampak ekonomi saat ini," kata Diah, Jumat, 28 Agustus 2015.
Ia mengatakan, kebanyakan mereka yang di-PHK adalah pekerja yang tidak mau dimutasi ke wilayah lain, karena nyaman bekerja di Depok. Hanya satu perusahaan di Depok yang melakukan efisiensi karena masalah perekonomiannya.
Bahkan, kebanyakan para pekerja mengambil inisiatif sendiri untuk berhenti, karena perusahaan tidak memberikan hak yang sesuai bagi pekerja. "Melihat pekerjaan di luar lebih baik mereka berhenti," ujarnya.
Di Depok ada dua perusahaan besar yang tutup tahun kemarin, yakni PT Takagi dan PT Tranca. Adapun PT Triple S, pabrik yang memproduksi sabun, terseok-seok. Sekitar 200 pekerja bekerja di perusahaan tersebut.
"Yang ada isu perusahaan yang akan tutup. Tapi setelah ditelusuri perusahaan utang dengan bank. Tapi, tidak sampai ditutup," ujarnya.
Total perusahaan di Depok 724 perusahaan dengan buruh sebanyak 42.614 orang. Sebanyak 108 perusahaan besar, 250 perusahaan sedang, dan 320 perusahaan kecil. "Saat ini mengadakan rapat terus antara manajemen perusahaan dan pekerja,” katanya.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Depok Hasan mengatakan sejauh ini belum ada PHK sebagai dampak melemahnya rupiah. "Gejolak memang ada di beberapa daerah tapi di Depok belum berpengaruh," ucapnya.
Hasan belum bisa memprediksi nasib perusahaan di Depok. "Tapi, memang di Depok belum ada pemecatan dan perusahaan yang melaporkan terkena dampak masalah ini," ujarnya.
IMAM HAMDI
Berita terkait
Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu
11 Februari 2024
Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas
Baca SelengkapnyaWarga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara
22 Januari 2023
Pelaku usaha dan warga di sekitar Jalan Raya Nusantara, Kota Depok, berharap pemerintah kota tidak lagi memberlakukan kebijakan Sistem Satu Arah
Baca SelengkapnyaRancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya
2 Oktober 2022
Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.
Baca SelengkapnyaAkun Twitter Pemkot Depok Sempat Retweet Pesan Buru Pembunuh Laskar FPI
9 Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok menjelaskan akun Twitter Pemkot Depok itu dijalankan oleh satu admin. Mengaku dihack.
Baca SelengkapnyaDinkes Depok Soal Terbuncit Vaksinasi Covid-19: Distribusi Terbatas
21 Juli 2021
Pemerintah Kota Depok mengakui pihaknya memiliki kendala dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang sedang digalakkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSIL UI dan Pemkot Depok Kembangkan Aplikasi Lapor Banjir
30 Maret 2021
Aplikasi yang bisa diunduh di Play Store itu memiliki fitur penyediaan informasi banjir perkotaan.
Baca SelengkapnyaLampaui Target Daerah, Angka Stunting Kota Depok 5,31 persen pada 2020
1 Januari 2021
Mencegah munculnya stunting, Dinas Kesehatan memberikan suplemen gizi kepada remaja puteri dan ibu hamil serta melatih petugas dan kader kesehatan.
Baca SelengkapnyaDepok Siapkan PSJ UI Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Tanpa Gejala COVID-19
25 Desember 2020
Pemerintah Kota Depok mengembangkan penambahan fasilitas isolasi mandiri di Guest House PSJ UI, untuk pasien tanpa gejala dengan kapasitas 40 orang.
Baca SelengkapnyaDepok Menuju New Normal, Waktu Salat Jumat Diperpendek
5 Juni 2020
Pemkot Depok membolehkan beberapa masjid melaksanakan Salat Jumat usai kebijakan PSBB berakhir atau menuju new normal.
Baca SelengkapnyaPemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri
16 Mei 2020
Pemkot Depok minta perusahaan melibatkan karyawan bila pembayaran THR tidak penuh atau ditunda.
Baca Selengkapnya