Ribuan buruh menggelar aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Rabu (3/10). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Demo buruh besar-besaran kepung Istana Merdeka akan dilaksanakan Selasa, 1 September 2015. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan demo buruh ini bukan dalam rangka memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional. (Baca: Menteri Luhut-Ahok Pusatkan Demo Buruh di Monas)
"Kami ingin menyampaikan tuntutan yang sangat mendesak, tidak perlu menunggu 1 Mei," kata Said Iqbal, Senin, 31 Agustus 2015.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menambahkan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan beberapa perusahaan menjadi salah satu pemicu federasi buruh berkonsolidasi.
"Para pengusaha beralasan melemahnya rupiah dan melambatnya laju ekonomi membuat keuangan perusahaan memburuk," kata Timboel. Ia berharap dengan berunjuk rasa, pemerintah bersedia memberikan insentif bagi pengusaha selama mengalami krisis.
Timboel juga menyinggung soal pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dianggap diskriminatif terhadap buruh. "Saya masih menangani kasus buruh hamil minta cuti malah di-PHK dan tak dilayani oleh BPJS Kesehatan tanpa alasan yang jelas," kata dia. Padahal, menurut Timboel, meskipun seseorang di-PHK, ia berhak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan selama membayar premi. (Baca: Demo 1 September 2015, Ribuan Buruh Jawa Barat ke Jakarta)
Lalu, kata Timboel, jaminan pensiun untuk buruh dianggap tak manusiawi. "Setelah 15 tahun, buruh hanya mendapatkan Rp 500 ribu sampai Rp 3,6 juta untuk pensiun, ini sangat tidak layak," kata dia. Permintaan buruh, kata Timboel, pemerintah menaikkan iuran dari tiga persen menjadi delapan persen dengan pembagian tiga persen pengusaha, lima persen buruh.
Timboel menjelaskan kondisi ini makin dipersulit dengan macetnya Pengadilan Hubungan Industrial. "Kami mendorong DPR untuk serius, Desember itu tinggal empat bulan lagi dan sebentar lagi Dewan akan reses. Lalu bagaimana nasib kami?" katanya.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
