TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat di kampung nelayan Muara Angke khawatir terhadap dampak pembangunan pulau reklamasi. Menurut Ketua RW 11 Kelurahan Pluit, Muhammad Khafidin, warga yang mayoritas nelayan resah karena mereka mengeluarkan biaya lebih untuk melaut. Selain itu, mereka juga khawatir dengan dampak reklamasi terhadap lingkungan.

Menurut Khafidin, biaya lebih itu dikeluarkan untuk membeli bahan bakar kapal. "Nelayan harus memutar karena pembangunan pulau di sisi barat Muara Angke," kata dia dalam pertemuan pihak pengembang dengan tokoh masyarakat di Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara, Kamis, 17 September 2015.

Terkait pembangunan Pulau G seluas 160 hektare yang izin reklamasinya dipegang PT Muara Wisesa Samudra (MWS), entinitas PT Agung Podomoro Land Tbk, kata Khafidin, masyarakat khawatir ihwal minimnya sosialisasi. Menurut dia, sosialisasi sudah dilakukan oleh pengembang, tapi tidak sampai ke nelayan kecil.

Padahal, ucap Khafidin, jika melihat maket Pulau G, nanti akan penuh dengan gedung-gedung tinggi. "Di bawah Kelompok Nelayan Rampus Jaya ada 2.500 orang. Mereka takut banjir dan kehilangan pekerjaan," katanya.

Tokoh masyarakat Muara Angke, Tubagus, mengatakan ada kekhawatiran terjadi peralihan pekerjaan nelayan. "Dari nelayan bisa jadi pekerja di Pulau G," kata dia.

Assistant Vice President Public Relations & General Affairs PT Muara Wisesa, Pramono, mengatakan warga Muara Angke tidak perlu khawatir karena pihaknya telah memegang analisis dampak lingkungan dan izin reklamasi.

Menurut Pramono, keluarnya izin itu menandakan pembangunan sudah memperhatikan lingkungan. "Kami juga memberikan bantuan dan program kepada nelayan, seperti pelatihan wirausaha hasil perikanan dan pengolahan ikan," kata dia.

Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk, Justini Omas, mengatakan pembangunan Pulau G akan dimulai pada akhir 2015. Dengan biaya Rp 4,9 triliun untuk pembangunan pulaunya saja, kata dia, pengerukan akan selesai pada 2018.

HUSSEIN ABRI YUSUF