Penggusuran Warga Kolong Tol Terhambat Listrik PLN Ilegal  

Selasa, 22 September 2015 12:34 WIB

Warga mencuci pakaian di bawah kolong jembatan tol Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta, Senin (5/3). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup indeks kualitas hidup di Jakarta merupakan yang terburuk dibanding daerah lain di Indonesia, sementara menurut salah satu lembaga survey internasional Mercer kualitas hidup Jakarta berperingkat 140 dari 221 kota besar di dunia. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara untuk menertibkan penghuni liar di kolong Tol Lingkar Dalam Jakarta di sejumlah titik di Jakarta Utara terhenti gara-gara adanya aliran listrik yang masih menyala. Petugas menduga warga mengakses listrik secara ilegal.

Kepala Satpol PP Jakarta Utara, Iyan Sofyan Hadi mengaku kesulitan untuk menertibkan hunian warga liar, karena semua memiliki sambungan listrik. Tak tanggung-tanggung hampir semua bangunan liar, mulai dari kolong tol Pademangan, Pluit, Ancol, hingga Tanjung Priok menggunakan listrik secara illegal.

"Sementara (penggusuran--) kita hentikan, karena banyak kabel listrik yang semrawut," ujar Iyan kepada Tempo, Senin 21 September 2015. Kata dia, langkah penggusuran akan percuma jika aliran listrik tidak diputus oleh pihak PLN kawasan Bandengan Jakarta Utara.

Dari pengalaman selama ini, kata Iyan, setelah digusur, warga akan balik lagi ke lokasi awal dan kembali menata bekas rumahnya. Apalagi jika masih ada sambungan listrik di sana.

Saat ini, total warga yang tinggal di kolong tol di Jakarta mencapai ribuan jiwa. Sayangnya sampai saat ini, Satpol PP belum melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait masalah ini.

Dari pantauan Tempo di sekitar kolong tol Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, hunian semi permanen masih berdiri kokoh di pinggir dan dalam tol. Sebagian rumah dan lapak telah digusur pada pekan lalu, sedangkan sisanya masih belum bisa digusur. Ada sekitar 400 kepala keluarga yang bermukim di tempat itu.

Daeng Rahmad 56 tahun, Ketua RW 02, Kelurahan Ancol, membenarkan bahwa kebanyakan warga terpaksa membeli sambungan listrik dari pihak PLN secara ilegal. Kata dia, sambungan listrik tersebut sudah ada sejak tiga tahun silam.

"Dulu swadaya warga membeli kabel (bertegangan tinggi), terus minta disambungkan orang PLN," ujar dia. Pihak pengelola PLN kawasan Bandengan, Jakarta Utara enggan untuk berkomentar terkait hal ini. Kedatangan Tempo ke kantornya ditolak oleh petugas keamanan dengan alasan tidak adanya disposisi dari pihak PLN Jakarta Pusat. "Pimpinan kami ada, tapi tidak bisa ditemui," ujar Mochmmad Ichlas selaku kepala keamanan setempat.

AVIT HIDAYAT

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

17 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

24 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

27 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

36 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

37 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

39 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

39 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

39 hari lalu

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

39 hari lalu

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.

Baca Selengkapnya