TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak datang jika dipanggil DPRD Bekasi terkait dengan pengangkutan sampah ke Bantargebang. "Silakan saja, hak DPRD untuk memanggil. Tapi ngapain saya datang," katamya.

Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan akan mengirim orang lain untuk memenuhi panggilan tersebut. "Kami kirim kepala dinas kebersihan atau wali kota atau apa," katanya di Balai Kota pada Jumat, 23 Oktober 2015.

Ahok mengatakan tuntutan pemerintah Bekasi terhadap pelanggaran perjanjian pengiriman sampah ke Bantargebang seharusnya ditujukan ke pihak pengelola, yaitu PT Godang Tua Jaya. Pemerintah Bekasi mengatakan jenis truk sampah yang masuk ke Bekasi tidak sesuai dengan perjanjian. "Kalau soal pelanggaran truk, ya tangkap saja, bukan truk saya kok, truk swasta begitu," ujarnya.

Selain itu, rute dan waktu pengiriman sampah turut dikritik. Dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, truk sampah dari Jakarta seharusnya melewati Jalan Transyogi menuju Bantargebang. Namun truk ditemukan melewati jalur lain, yaitu Jalan Cipendawa Baru, Kelurahan Bojong Menteng, Rawa Lumbu. Truk juga dijumpai mengirim sampah pada pagi hari. "Sudah ada di peringatannya," ucap Ahok.

Ahok mengatakan sudah memberikan surat peringatan pertama kepada PT Godang Tua Jaya. Rencananya, surat kedua dan ketiga segera menyusul. "Sesuai dengan prosedur, harus tunggu 105 hari untuk surat kedua," tuturnya. Pemerintah Jakarta memang berniat memutus kontrak dengan perusahaan yang kontraknya hingga 2023 tersebut.

Ahok mengaku curiga terhadap perusahaan tersebut. Pasalnya, selama ini sudah banyak biaya digelontorkan tapi masalah sampah tak kunjung selesai. "Angkut sampah ke darat dia minta tambahan Rp 400 miliar, sewa mobil sampah Rp 400 miliar, dan untuk membuangnya ke Bantargebang, ke tanah kami, Rp 400 miliar lagi melayang," kata Ahok. Terhitung sudah Rp 1,2 triliun kerugian yang dialami Jakarta.

Ahok mengakui memang banyak masalah dengan pengelolaan sampah. Jumlah truk pernah diklaim tak cukup. Setelah diberikan dana, tak kunjung juga dibeli. "Bohong saja, maunya sewa melulu," katanya. Ia juga mendapat laporan tak cukup operator untuk menjalankan alat berat, belum lagi masalah bahan bakar yang kurang. "Jadi ini tuh memang banyak mafia di sini," ujarnya.

Sebagai solusi, ia menawari Pemerintah Kota Bekasi menerima dana pengelolaan sampah. Dana tersebut akan dimasukkan ke APBD. "Lebih adil kan, Anda bisa menolong rakyat Anda karena dapat uang yang masuk resmi ke APBD," ujarnya. Pengalihan dana juga bisa mengurangi kemungkinan oknum pemerintah Bekasi untuk "bermain" dengan PT Godang Tua Jaya.

VINDRY FLORENTIN

Baca juga:
Skandal Suap: Terkuak, Ini Cara Dewie Limpo Bujuk Menteri
Dewie Limpo Terjerat Suap: Inilah 7 Fakta Mencengangkan