TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, menyatakan akan menolak rencana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berniat membangun rumah susun untuk prajurit TNI. "Kenapa harus buat prajurit?" katanya saat dihubungi, Senin, 26 Oktober 2015.

Menurut dia, TNI memiliki dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jika ingin membangun rumah susun. Seharusnya, Ahok berfokus membangun rusun buat masyarakat bawah yang membutuhkannya. "Prajurit, kan, ada yang ngurus dan punya mes juga," ucapnya.

Politikus Partai Gerindra ini curiga wacana Ahok membangun rusun ini terkait dengan rencana dia mencalonkan diri kembali sebagai gubernur dalam pemilihan kepala daerah 2017. Soalnya, kata Prabowo, bukan kali ini saja Ahok membantu aparat hukum. "Mungkin untuk mengamankan suara buat dia," ujarnya.

Tahun ini saja, Prabowo melanjutkan, Ahok memberikan dana hibah ratusan miliar kepada aparat hukum. Misalnya ke Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sebesar Rp 30 miliar. Uang sebesar itu oleh Kostrad kemudian digunakan untuk kendaraan operasional.

Karena itu, DPRD, kata Prabowo, akan memperketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. Caranya dengan membahas secara detail penggunaan tiap sen uang dalam APBD, termasuk dana hibah. "Kami akan berhati-hati melakukan persetujuan anggaran. Sebab, berkaitan dengan pilkada."

Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan rencana Ahok membangun rusun buat tentara harus memiliki dasar hukum. Soalnya, TNI adalah lembaga vertikal yang juga mendapat dana dari APBN.

Jika menggunakan mekanisme hibah pun, kata Uchok, harus melalui Kementerian Keuangan karena penyerahan aset. "Sebaiknya Ahok belajar mengenai anggaran dulu," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Basuki mengatakan pembelian helikopter untuk pemadam ditolak oleh DPRD DKI. Sebagai gantinya, dia berencana mengalihkan anggaran itu untuk pembangunan rumah susun bagi prajurit.

ERWAN HERMAWAN