TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan pemerintah mengelola sampah sendiri, bukan diserahkan kepada swasta seperti di Bantar Gebang oleh PT Godang Tua Jaya. “Saya mau bicarakan dengan Wali Kota Bekasi,” kata Basuki alias Ahok seperti dimuat Koran Tempo edisi Rabu, 28 Oktober 2015.

Karena itu Ahok akan merevisi perjanjian dengan Godang Tua. Salah satu opsi dalam revisi perjanjian itu berisi kemungkinan Pemerintah Kota Bekasi, pemilik wilayah Bantar Gebang, mengelola sampah dari Ibu Kota.

Soalnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan ada beberapa klausul perjanjian yang tak terealisasi oleh Godang Tua, sehingga perusahaan itu dianggapnya wanprestasi. Padahal selama ini pemerintah DKI menyetorkan uang sebesar Rp 400 miliar setiap tahun kepada Godang Tua untuk mengurus sampah Jakarta.

Ahok berujar akan lebih bermanfaat jika duit itu disetorkan kepada Pemerintah Kota Bekasi serta masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai kompensasi pengelolaan sampah DKI. “Dananya bisa untuk membangun rumah susun, pelayanan kesehatan, sekolah,” ujarnya.

Pengalihan dana tipping fee ke APBD Kota Bekasi, kata Ahok, bisa menghemat Rp 100-200 miliar. Ia mantap mengakhiri kerja sama dengan Godang Tua. Setelah surat peringatan pertama dilayangkan pada 25 September lalu, perusahaan itu diberi waktu 105 hari kerja untuk menjawabnya.

Jika tak ada respons, DKI bakal mengirim surat peringatan kedua, ketiga, seusai dengan prosedur hingga kontrak diputus.

Direktur Utama PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus tak mempersoalkan jika pemerintah DKI memutus kerja sama, asalkan sesuai dengan aturan main dalam perjanjian. Menurut dia, tidak ada pelanggaran kontrak kerja sebagaimana dituduhkan pemerintah.

Adapun Managing Director PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung berujar perusahaan telah berinvestasi Rp 700 miliar dan kedua pihak terikat kontrak selama 15 tahun. “Enggak gampang (memutus kontrak), terlebih investasi ini juga berkaitan dengan teknologi, sosial, lingkungan, finansial,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai tak mungkin mengelola Bantar Gebang. “Karena kami tidak mengurus DKI Jakarta,” katanya. Pemerintah Bekasi, kata Rahmat, punya keterbatasan lantaran pengelolaan harus dengan teknologi tinggi.

VINDRY FLORENTIN | LINDA HAIRANI | DIKO OKTARA | ADI WARSONO