. Walhasil, Nirwono memberi skor 6,5 untuk setahun masa kerja Basuki.
Beda tipis dengan Nirwono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD DKI Muhammad Sanusi memberikan Basuki nilai 6. Sanusi menilai kinerja Basuki melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun bersama Joko Widodo, terutama soal sampah. "Ini pekerjaan rumah besar dia," kata Ketua Fraksi Gerindra itu.
Basuki tak menampik kritik-kritik tersebut. Anggaran elektronik akan ia sempurnakan agar pengelolaan uang besar Jakarta lebih transparan. Ia berharap kelak sistem ini mengubah etos kerja pegawai negeri Jakarta. Semula, penyusunan anggaran menggunakan cara manual yang membuat penyisipan anggaran siluman menjadi mudah.
Basuki juga berniat membenahi sistem tunjangan kinerja daerah sebelum habis masa jabatannya. Dengan skema tunjangan dua tahap setiap bulan, anak buahnya tak lagi bisa mencurangi penilaian. Semula, pegawai kerap mencantumkan kegiatan fiktif agar memperoleh poin kinerja penyerapan anggaran yang baik.
Melalui sistem baru ini, pencapaian serapan anggaran pada tiap satuan kerja perangkat daerah menjadi salah satu unsur pertimbangan pemberian tunjangan dengan bobot 10 persen. Bobot paling besar adalah capaian kinerja dan perilaku. "Kami sedang formulasikan mana yang paling tepat," kata Basuki.
INDRI MAULIDAR | LINDA HAIRANI | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Beda tipis dengan Nirwono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD DKI Muhammad Sanusi memberikan Basuki nilai 6. Sanusi menilai kinerja Basuki melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun bersama Joko Widodo, terutama soal sampah. "Ini pekerjaan rumah besar dia," kata Ketua Fraksi Gerindra itu.
Basuki tak menampik kritik-kritik tersebut. Anggaran elektronik akan ia sempurnakan agar pengelolaan uang besar Jakarta lebih transparan. Ia berharap kelak sistem ini mengubah etos kerja pegawai negeri Jakarta. Semula, penyusunan anggaran menggunakan cara manual yang membuat penyisipan anggaran siluman menjadi mudah.
Basuki juga berniat membenahi sistem tunjangan kinerja daerah sebelum habis masa jabatannya. Dengan skema tunjangan dua tahap setiap bulan, anak buahnya tak lagi bisa mencurangi penilaian. Semula, pegawai kerap mencantumkan kegiatan fiktif agar memperoleh poin kinerja penyerapan anggaran yang baik.
Melalui sistem baru ini, pencapaian serapan anggaran pada tiap satuan kerja perangkat daerah menjadi salah satu unsur pertimbangan pemberian tunjangan dengan bobot 10 persen. Bobot paling besar adalah capaian kinerja dan perilaku. "Kami sedang formulasikan mana yang paling tepat," kata Basuki.
INDRI MAULIDAR | LINDA HAIRANI | ANGELINA ANJAR SAWITRI
