Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Duduk Perkara Dugaan Rekening Gendut Rp 60 Miliar Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Perseteruan dengan Bekas Dirut PT Mitra Cipta Agro

image-gnews
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahean, seusai memenuhi panggilan Direktorat LHKPN KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Rahmady Effendi Hutahaean, yang telah dibebastugaskan Kementerian Keuangan dari Jabatannya, menjalani pemeriksaan klarifikasi selama 7 jam, atas dugaan kepemilikan harta tidak wajar dan kepemilikan saham sebuah perusahaan tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara tahun 2017 sebanyak Rp.3,5 miliar dan LHKPN tahun 2021 sebesar Rp.6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahean, seusai memenuhi panggilan Direktorat LHKPN KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Rahmady Effendi Hutahaean, yang telah dibebastugaskan Kementerian Keuangan dari Jabatannya, menjalani pemeriksaan klarifikasi selama 7 jam, atas dugaan kepemilikan harta tidak wajar dan kepemilikan saham sebuah perusahaan tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara tahun 2017 sebanyak Rp.3,5 miliar dan LHKPN tahun 2021 sebesar Rp.6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan terjadi antara bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dan eks Direktur Utama PT Mitra Cipta Agro Wijanto Tirtasana. Kepala Bea Cukai Purwakarta dituding memiliki rekening gendut senilai Rp 60 miliar yang melibatkan istrinya yang juga kongsi bisnis perusahaan tersebut. Sedangkan Wijanto dituduh menggelapkan uang Rp 60 miliar.

Rahmady Effendy telah mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin pagi, 20 Maret 2024, untuk mengklarifikasi tudingan rekening gendutnya itu. Namun, usai memberikan klarifikasi ke KPK, Rahmady irit bicara. 

Kasus ini bermula dari seorang pengacara eks Direktur PT Mitra Cipta Agro, Wijanto Tirtasana, Andreas dari Eternity Lawfirm, melaporkan bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan tak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN dengan benar. Wijanto merupakan kongsi bisnis istri Rahmady, Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, pada periode 2017-2023. 

Andreas menuding Rahmady dan Margaret menyembunyikan berbagai aset dan harta, seperti rumah, mobil, kebun sawit, dan rumah toko. Dalam penelusuran Andreas, Rahmady diduga memiliki kebun sawit seluas 500 hektare di Muaro Jambi, Jambi. Selain itu, ada juga rumah toko di Tangerang, mobil merek Toyota, yaitu tipe Vellfire dan Innova terbaru yang tak dicantumkan di LHKPN. 

Tak hanya itu, Rahmady Effendy juga disebut memiliki kas berupa uang pembayaran bunga utang dari PT Mitra Cipta Agro periode 2017-2023 senilai Rp 5,47 miliar. Ada juga pembayaran dividen PT Mitra Cipta Agro pada 2018 senilai Rp 800 juta, 2019 senilai Rp 400 juta, dan 2023 senilai Rp 2 miliar. 

Andreas juga mencatat PT Mitra Cipta Agro mengirim fulus ke empat perusahaan di Semarang senilai Rp 3,45 miliar. Empat perusahaan itu dituding milik Rahmady. “Totalnya sekitar Rp 60 miliar,” kata Andreas. 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menindaklanjuti dengan memanggil Rahmady untuk mengklarifikasi atas laporan tersebut pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 09.00. Pengacara Rahmady, Sahala Pangaribuan, mengatakan kliennya akan menghadiri panggilan KPK itu bersama Margaret dan penasihat hukumnya. 

Sahala menyebut tuduhan LHKPN kliennya ganjil itu fitnah. Sahala menyayangkan soal kabar kliennya memiliki harta sebesar Rp 60 miliar. Kabar ini, kata Sahala, hanya untuk membuat seolah Rahmady memiliki rekening gendut. “Minta dibeliin motor Rp 12 juta aja tak dibeliin. Seolah rekening gendutnya Pak Rahmady,” kata Sahala.

Sahala bersama koleganya, Luhut Simanjuntak; dan istri Rahmady, Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, menerima Tempo untuk memberi keterangan di kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD, Tangerang Selatan, pada Jumat, 17 Mei 2024

Dalam pertemuan itu, Luhut mengatakan Rahmady tak bisa meladeni permintaan wawancara dengan Tempo karena masih ada pekerjaan. “Tolong dimengerti, kejiwaan psikologis. Kalau orang difitnah mentalnya berbeda. Keluarga dan anak disakiti tidak fair,” kata Sahala melengkapi ucapan Luhut.

Tepis Tuduhan Andreas

Istri Rahmady, Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, menepis semua tuduhan Andreas. Dia menyebut rumah di Cilandak Timur yang dituduhkan Andreas milik orang tua Rahmady. “Itu rumah mertua saya,” kata dia saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Jumat 17 Mei 2024. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal kebun sawit 500 hektar di Jambi, Luhut menyebut itu milik orang tua Rahmady yang telah dikelola sejak 1990-an. “Itu bukan warisan, tapi dikelola keluarga,” kata dia. 

Sementara itu, rumah toko di Tangerang, Margaret menyebut itu milik perusahaan PT Mitra Cipta Agro. Mobil Toyota Vellfire juga atas nama perusahaan tersebut seperti yang tertulis dalam buku pemilik kendaraan bermotor. Adapun, mobil Toyota Innova disebut milik orang tua Rahmady. 

Margaret menjelaskan transferan uang total Rp 5,47 miliar dari PT Mitra Cipta Agro pada medio 2017-2023 bukan pembayaran bunga utang seperti yang ditudingkan Andreas. Uang itu, kata Margaret, merupakan gaji dia selama menjabat sebagai Komisaris Utama sebanyak Rp 75 juta per bulan. “Setiap bulan sudah dipotong pajak penghasilan, kok, dibilang bunga,” kata Margaret. 

Pengacara Rahmady, Luhut Simanjuntak, merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan istrinya PT Mitra Cipta Agro. Luhut menjelaskan uang Rp 7 miliar yang disebut pelapor milik Rahmady itu tak benar.

Luhut menyebut uang Rp 7 miliar itu berasal dari pinjaman kolega istri dan orang tuanya alias bukan bersumber dari Rahmady. Dia mengklaim PT Cipta Mitra Agro sepenuhnya bisnis istrinya dan tak melibatkan Rahmady. “Itu bisnis istrinya. Pak Rahmady tak terlibat dalam bisnis ini, tapi dibawa-bawa namanya,” kata Luhut saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, pada Jumat, 17 Mei 2024. Laporan ini, bagi Luhut, hanya untuk menyudutkan kliennya. 

Tak hanya itu, Luhut menduga laporan KPK ini hanya pengalihan isu karena klien pelapor, Wijanto Tirtasana, sedang menghadapi laporan polisi di Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 60 miliar. Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/6652/XI/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.

Dia menyebut Rahmady yang juga menjadi pentolan Bea Cukai hanya dijadikan alat untuk menutup laporan itu. “Ini bargain saja. Kan Bea Cukai lagi ramai di masyarakat, makanya dibikin laporan ini,” kata dia.

Laporan polisi ini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. “Kasusnya sudah masuk tahap penyidikan,” kata Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak seperti dikutip Majalah Tempo, Ahad, 19 Mei 2024. 

Pilihan Editor: LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

13 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

14 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

15 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

15 jam lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

20 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

20 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

1 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Wali Kota Semarang Hevearita Punya Harta Kekayaan Rp3,36 Miliar tapi Tak Punya Mobil

1 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Wali Kota Semarang Hevearita Punya Harta Kekayaan Rp3,36 Miliar tapi Tak Punya Mobil

Berdasarkan LHKPN, Wali Kota Semarang Hevearita juga memiliki utang sebesar Rp 2.610.018.256 atau Rp 2,61 miliar.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

1 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

KPK membantah adanya intervensi politik dalam tindak lanjut perkara Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.