TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta yang dinilai tak ada bedanya dengan puskesmas. "Perlu enggak, sih, bikin KPA? Fungsinya, kan, sama kayak puskesmas," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.
Ahok mengatakan selama ini KPA mendapat kucuran anggaran Rp 20-30 miliar per tahun. "KPA ini komisi yang ngabisin uang APBD yang tidak perlu. Sudah terlalu banyak komisi di republik ini," katanya. Menurut dia, masih banyak kebutuhan sosial lain yang perlu dibiayai. Misalnya, pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Padahal, kata Ahok, RPTRA tidak membebani keuangan negara karena pemerintah telah bekerja sama dengan swasta. Tahun ini ditargetkan ada 63 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selesai dibangun.
Pembangunan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi besar Ahok, yaitu menjadikan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak."Saya pengin ada ruang terbuka ramah anak, bahkan sampai ramah lansia," tutur Ahok.
Untuk membangun RPTRA tersebut, Ahok telah menunjuk PT Jaya Konstruksi, dengan kebutuhan anggaran Rp 500-800 juta. "Saya minta bantuan CSR ke developer untuk bangun RPTRA," ucapnya.
Pada 2016, pembangunan RPTRA ditargetkan dapat dua kali lipat jumlahnya dengan area yang juga lebih luas. Keberadaan RPTRA nantinya diperkirakan sudah dapat memenuhi 70-80 persen dari 31 indikator kota layak anak. Adapun sisanya yang perlu dilengkapi dapat melalui posyandu, PAUD (pendidikan anak usia dini), serta berbagai aktivitas pengawasan anak.
