TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Sutiyoso mempersilakan DPRD DKI yang saat ini masih melakukan pembahasan RAPBD DKI 2003, untuk memangkas anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Demikian dikatakan Sutiyoso di Balikota DKI, Senin (15/1). Namun, menurut Sutiyoso, dalam mengajukan anggaran DKI itu, pihaknya telah melakukan proses buttom up (dari bawah ke atas). Artinya, dia sudah melibatkan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses pembahasannya. Dia menyebut, pihaknya telah melibatkan LSM dalam PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di tiap-tiap kelurahan. Selain itu juga dalam program lingkungan hidup dan pendidikan, seperti contohnya ICE in Indonesia. Itu memang sudah komitmen kita, kata dia. Sutiyoso juga sekaligus menanggapi kritik dari kalangan LSM soal RAPBD DKI 2003 yang rawan kebocoran. Itu sudah biasa, sudah sampai dipuncak baru dikomentari. Lah kok dulu nggak ngomong, coba dari dulu ngomongnya, kan sudah sering diundang, kata dia. Soal RAPBD DKI 2003 sebesar, Rp 11,05 triliun yang oelh LSM Fitra pimpinan Laode Ida dikritik rawan kebocoran sampai sebesar Rp 540 miliar, kata Sutiyoso, Buktinya apa? Nggak bisa ngomong begitu saja kan? Saya kan sangat keras soal itu, orang juga nggak akan berpikir nilep uang begitu banyak. Menurut Sutiyoso dicanakanya RAPBD DKI 2003 sebesar Rp 11,05 triliun itu bukan berarti anggaran itu untuk dihabiskan. kalau tidak habis akan bergulir kembali. Saya dari awal sudah komitmen untuk hemat, misalnya untuk penggunaan listrik, yang untuk saya (anggaran gubernur) juga dihemat, ujar dia. Catatan kritis LSM Fitra di Jakarta akhir pekan lalu menyebutkan dalam RAPBD 2003 terdapat potensi kebocoran anggaran sebesar Rp.540 miliar. Dana tersebut adalah anggaran untuk pemerintahan dan kemasyarakatan (taktis gubernur) sebesar Rp 3,325 miliar; anggaran taktis wakil gubernur sebesar Rp.2,832 miliar, anggaran untuk sekretaris daerah (bantuan parpol, organisasi profesi, sosial dan lain-lain) sebesar Rp.414, 341 miliar, anggaran sekretaris daerah untuk belanja tidak tersangka sebesar Rp.114,539 miliar, anggaran DPRD (belanja tetap dan tunjangan) sebesar Rp.8,588 miliar, dinas trantib dan Linmas untuk gaji dan tunjungan pegawai sebesar Rp.263,26 juta. Selain itu, badan pemberdayaan masyarakat propinsi untuk belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.3,636 miliar serta anggaran untuk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten kepulauan seribu berupa block grant untuk program PPMK sebesar Rp.900 juta. (Dimas Aditiyo-Tempo News Room (/i>)