Soal Sumber Waras, Ini Beda Audit BPK Zaman Foke dan Ahok

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 15 April 2016 08:33 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, duduk di ruang tunggu jelang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kejanggalan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok langsung menyerang balik Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz.

Ahok menuding BPK tidak transparan mengaudit laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Yang pasti, saya bilang, BPK menyembunyikan data kebenaran," ujar Gubernur Basuki setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 12 April 2016.

BACA: Ahok: Pertanyaan Penyelidik Soal Sumber Waras Lucu Banget

"Tak beres dari dulu, tapi kenapa mendapat WTP?" ucap Ahok, Juli 2014. WTP atau wajar tanpa pengecualian menunjukkan laporan keuangan bagus. Maksud Ahok, pada pemerintah Gubernur Fauzi Bowo 2011 dan 2012, BPK selalu memberi opini WTP. Basuki berkilah opini tersebut aneh. "Kami lebih transparan, lebih rapi sekarang, bagaimana Anda bilang saya WDP?" ujarnya.

Memasuki kepemimpinan Gubernur Jokowi, BPK memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP). WDP maksudnya masih ada beberapa pelaporan rekening atau item tertentu yang mendapat pengecualian. Padahal, menurut Ahok, pemerintah DKI sudah melakukan banyak langkah perbaikan dalam pengelolaan keuangan.


BACA: Protes BPK, Ahok: Lu Kira Gue Takut!

Misalnya, Jakarta melakukan sensus aset pada 2013 dan memberlakukan transaksi nontunai untuk pembayaran lebih dari Rp 100 juta. Bahkan BPK dilibatkan dalam cash management system bersama Bank DKI untuk memantau transaksi keuangan daerah secara real time.

Namun seorang pejabat BPK yang mengetahui proses audit mengatakan ada perlakuan berbeda dalam kegiatan pemeriksaan 2013 dengan sebelumnya. Pada 2012, tim tak menemukan banyak persoalan signifikan karena sampel sengaja direkayasa jauh lebih sedikit. "Tahun ini sampling lebih banyak. Makanya hasil berbeda."


BACA: 12 Jam Dicecar KPK, Ahok: BPK Sembunyikan Kebenaran!

Meskipun waktu itu Ahok menerima hasil audit BPK, ia meminta BPK memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI untuk tahun-tahun berikutnya. "Silakan audit anak buah saya agar ketahuan borok-borok yang lama," katanya. "Asal, dengan satu syarat, standar yang dipakai sama dengan daerah lain."

EVAN | PDAT | SUMBER DIOLAH TEMPO


BERITA MENARIK
Yuni Shara Buka Rahasia Soal Nikah dengan Duda Wanda Hamidah
Perawat Suntik Mati 24 Pasien, Berharap Hidup Lagi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

19 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

3 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

5 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

34 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

34 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

34 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

38 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

38 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

38 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

38 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya