TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu lambat karena kinerja pegawai negeri sipil banyak yang lambat dan terlalu malas. Sehingga, Ahok mengatakan ingin mengubah stigma negatif tersebut.
"Kami serius untuk mentransformasi birokrasi. Banyak yang pikir cara kami salah, memangnya cara dulu betul?" kata Ahok di Balai Agung, Balai Kota saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat, 29 April 2016.
Menurut Ahok, kalau cara kepemerintahan yang dulu sudah benar sudah pasti negara Indonesia sudah lebih maju. Bahkan, dalam segi ekonomi sudah pasti rupiah sudah menguat. "Enggak kalah sama Malaysia, enggak kalah sama Singapura," kata Ahok.
Ahok mengatakan wajar jika pegawai negeri sipil di DKI Jakarta dituntut untuk bekerja lebih keras. Pasalnya, PNS di Jakarta paling sedikit sudah bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 13 juta tiap bulannya. Bahkan, untuk eselon III sudah bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 40 juta, dan eselon IV Rp 30 juta.
"Kerja mati-matian di bank cuma dapat Rp 4,5 juta, lho. Wajar saya menuntut bapak itu bekerja secara profesional seperti swasta. Kalau mau kembali ke jaman dulu, gaji kecil, (tapi) sabetannya besar. Enak enggak ada fitnah. Sejak Jokowi masuk, masa tidak sadar Jakarta sudah bertransformasi sedemikian rupa," tutur dia.
Atas sikapnya itu, Ahok menerima jika banyak PNS yang berdoa agar dirinya tidak lagi terpilih dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Tapi, kata dia, selama Presiden Joko Widodo belum turun, revolusi mental akan tetap digerakkan.
Ahok melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam sabutannya, ia ingin mengubah sistem yang kini diterapkannya di Pemprov DKI menjadi sama dengan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta, salah satunya dengan menerapkan key performance index (KPI). Ahok menginginkan stigma buruk PNS hilang.
LARISSA HUDA
Berita terkait
Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta
10 Desember 2018
BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.
Baca SelengkapnyaKorban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara
7 Desember 2018
Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor
5 Desember 2018
Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.
Baca SelengkapnyaBos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi
23 Oktober 2018
Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini
Baca SelengkapnyaDKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi
22 Oktober 2018
Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).
Baca SelengkapnyaDinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun
22 Oktober 2018
ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah
16 Oktober 2018
Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah
16 Oktober 2018
DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.
Baca SelengkapnyaRekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah
1 Oktober 2018
Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.
Baca SelengkapnyaSiap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir
13 September 2018
Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.
Baca Selengkapnya