Ahok Bilang Penertiban Luar Batang Direncanakan Sejak 2013

Reporter

Senin, 2 Mei 2016 05:10 WIB

Warga Kampung Aquarium yang menjadi korban penggusuran mendirikan tenda atau tempat tinggal di Kawasan Kampung Luar Batang, Jakarta, 30 April 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan pengadaan lahan untuk rumah susun warga kampung Luar Batang telah diputuskan sejak 2014, lewat Surat Keputusan Gubernur tentang Penataan Kota Tua, Sunda Kelapa, dan Masjid Luar Batang.

"Kami sudah ada dasarnya. Karena kami tahu ada peraturan Gubernur itu, kami mulai mencari tanah," kata Ahok, panggilan Basuki, di kediamannya di Pantai Mutiara, Minggu 1 Mei 2016.

Pernyataan Ahok ini disampaikan untuk menjawab tudingan bahwa pembangunan susun itu diputuskan secara mendadak lantaran banyak protes dari warga yang menolak dipindahkan ke rusun yang telah disediakan pemerintah.

Pencarian lahan ini, kata Ahok, dilakukan memang untuk reklamasi dengan menguruk tanggul seluas 12 hektare. Namun, setelah tanah tersedia dan akan dibayar, tiba-tiba, ada pihak yang mengatakan tanah tersebut merupakan lahan sengketa.

Lahan tersebut tadinya akan dibayar dengan menggunakan dana kewajiban dari pengembang.
"Saya sudah bilang sama Bu Ika (Kepala Dinas Perumahan), enggak ada urusan dengan dia (penggugat) sama-sama ngasih surat kok. Tapi kan kami juga takut (beli lahan sengketa)," kata Ahok.

Saat itu, Pemerintah Provinsi DKI langsung berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Untuk menunggu gugatan itu paling tidak butuh waktu 60 hari. Setelah ditunggu, kata Ahok, ternyata gugatan tersebut omong kosong atau bodong.

"Kami sudah bilang sama yang punya tanah, gugat saja, pidanain kurang ajar begitu. Tapi 'kan enggak semua orang berani untuk mencari masalah, ya udah biarin saja," kata Ahok.

Akhirnya DKI membatalkan pembelian lahan tersebut. Padahal, kata Ahok, proses jual beli tanah seharusnya selesai pada awal 2014.

Jika jual beli telah beres pada 2014, kata Ahok, proses pembuatan rusun akan berjalan dalam periode 2015-2016. "Nah, kalau 2014 bayar, lalu kami (langsung) bangun, 2015-2016 itu sudah jadi semua nih (rusun)," mata Ahok.

Menurut Ahok, penertiban kawasan Luar Batang dan pembuatan plaza di sekitar Masjid Luar Batang sudah direncanakan sejak 2013, saat ia masih menjabat sebagai Wakil Gubernur.

Ketika itu, Ahok mengaku telah berbicara bahwa Masjid Luar Batang indahnya luar biasa. "Karena wisata religius, bisa nampung PKL banyak, dan Pelabuhan Sunda Kelapa jadi hidup," kata dia.

Menurut Ahok, yang paling penting warga sekitar Pasar Ikan di Luar Batang dipindahkan terlebih dulu untuk pembuatan sheetpile. Kemudian, jika rusun sudah banyak yang selesai jadi warga yang terdampak bisa pindah ke sana.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengggusur kawasan Pasar Ikan di Luar Batang, Jakarta Utara. Sejumlah warga menolak dipindahkan ke rumah susun yang telah disediakan.

Pada Jumat pekan lalu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan baru akan membangun rumah susun di kawasan Luar Batang yang diperuntukkan kepada warga yang terdampak akibat penggusuran.

LARISSA HUDA

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

4 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

8 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

10 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

20 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

29 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

31 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya