TEMPO Interaktif, Jakarta:Eurico Guterres, mantan Panglima Integrasi Timor Timur yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas I Cipinang, akan dipertahankan sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur.Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir, mengatakan pihaknya akan tetap mempertahankan Eurico Guterres sebagai Ketua DPW PAN NTT, meskipun Eurico sedang menjalani vonis hukuman."Eurico dipertahankan karena dirinya sedang menjalani tahanan politik, bukan sebagai tahanan korupsi," katanya seusai pertemuannya dengan Eurico di Gedung Baru LP kelas I Cipinang, hari ini.Dia menambahkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Jaksa Agung. Selain itu pihaknya juga mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan masyarakat yang bersimpati terhadap nasib Eurico Guterres."Kami akan melawan ketidakadilan ini dengan cara-cara damai dan sesuai dengan aturan," katanya. Pihaknya telah menyiapkan upaya politik dan hukum untuk memperjuangkan nasib pembela merah putih ini.eko ari wibowo
Berita terkait
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPrasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Baca SelengkapnyaPenyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto
29 Maret 2017
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.
Baca SelengkapnyaMassa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP
13 Maret 2017
Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.
Baca SelengkapnyaKontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya
13 Februari 2017
Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi
3 Februari 2017
Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung
3 Februari 2017
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman
2 Februari 2017
Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.
Baca SelengkapnyaDilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan
2 Februari 2017
Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.
Baca Selengkapnya
