Ini Alasan Politikus Gerindra Tak Kunjung Terjun dari Monas

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 29 Mei 2016 14:50 WIB

Tim advokasi pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diwakilkan oleh Habiburokhman (Tengah) menampilkan video dugaan kampanye saat mengadukan dugaan pelanggaran pilkada oleh pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) ke Panwaslu DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Habiburokhman, menegaskan soal tantangan ia akan terjun dari puncak tugu Monumen Nasional (Monas) jika relawan Basuki Tjahaja Purnama alias Teman Ahok mampu mengumpulkan sejuta kartu tanda penduduk (KTP) warga Jakarta yang masih berlaku.

“Saya tegaskan lagi bahwa akun twitter @habiburokhman itu memang milik saya, dan tweet soal Monas itu saya sendiri yang buat,” kata Habiburokhman kepada Tempo, Ahad, 29 Mei 2016.

Berdasarkan pantauan dari situs www.temanahok.com, jumlah KTP untuk Ahok yang sudah terkumpul hari ini sudah mendekati target satu juta, tepatnya 900.282 lembar. Angka tersebut telah memenuhi syarat yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yaitu menggalang dukungan hingga minimal 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap. Di DKI Jakarta, jumlah tersebut setara dengan 532.210 pemilih.

Menanggapi perolehan KTP yang jumlahnya hampir satu juta itu, Habiburokhman justru tak ambil pusing. Ia malah mempertanyakan kembali KTP yang sudah berhasil dikumpulkan oleh relawan Teman Ahok. “Saya kaget, kok baru satu juta. Kalau klaim, mbok ya jangan nanggung-nanggung,” kata dia.

Habiburokhman justru menantang balik Teman Ahok atas klaim perolehan KTP-nya selama ini. Ia meminta agar mereka mengunggah KTP satu per satu beserta alamat jelas. “Tapi mereka enggak berani. Karena tidak transparan, saya curiga terjadi manipulasi dalam pengumpulan KTP tersebut,” ujar dia.

Selain itu, Habiburokhman berpesan kepada relawan Teman Ahok agar Ahok berkonsentrasi terhadap kasus hukum yang sudah berada di ujung tanduk, salah satunya masalah reklamasi. “Kasus reklamasi misalnya, sudah jelas unsur melawan hukum karena ada retribusi tanpa perda,” kata dia.

Habiburokhman menilai, pengambilan retribusi sudah disyaratkan dalam Pasal 23A UUD 45, Pasal 286 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta Pasal 156 UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut, menurut dia, bisa menghambat Ahok maju lewat jalur independen.

LARISSA HUDA


Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
Kasus Kopi Maut: Residu Racun dan Misteri Celana Jessica

Berita terkait

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.

Baca Selengkapnya

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal

Baca Selengkapnya

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.

Baca Selengkapnya

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.

Baca Selengkapnya

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.

Baca Selengkapnya

5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya