TEMPO Interaktif, Tangerang: Kantor Pertanahan Kota Tangerang mencatat dari luas lahan 565 hektare yang akan dibebaskan untuk perluasan Bandara Soekarno-Hatta, baru 90 hektare tanah yang sudah dibebaskan dan dibayar. Sisanya, 475 hektare, menyusul dibebaskan.Lahan yang belum dibebaskan terletak di Kelurahan Jurumudi, Pajang, Belendung, Kecamatan Benda, dan Kelurahan Karang Anyar serta Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari."Kami menangani data fisik tanah dan data yuridis tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa sengketa," kata Lukman Abdullah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang kemarin. Soal pengukuran tanah, kata dia, itu urusan dinas pertanian dan dinas tata kota.Lukman, yang saat pembebasan lahan itu menjabat Wakil Ketua Tim Panitia Sembilan, mengatakan pembebasan dilakukan sejak Desember 2002, dengan menggunakan Surat Keputusan dari Wali Kota Tangerang tanggal 6 Mei 2002 Nomor 460/-38/2002."Jika masih banyak lahan masyarakat yang belum dibebaskan, itu juga menunggu keuangan dari PT Angkasa Pura II selaku juru bayar," kata Lukman, yang mengaku tidak tahu-menahu soal indikasi korupsi Rp 2,537 miliar."Saya selaku Wakil Ketua Tim Panitia Sembilan hanya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada," ujarnya.Sampai saat ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya masih menahan empat tersangka, yaitu Ahmad Syafei (Lurah Selapajang Jaya), Nawawi (Lurah Benda), Hamka (mantan pegawai di BPN Kantor Pertanahan Kota Tangerang), dan Aulia (pegawai dinas pertanian).Mereka ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi lahan bandara senilai Rp 2,537 miliar. Modusnya adalah dengan memalsukan dokumen jual-beli tanah, yang asalnya masuk klasifikasi tanah sawah menjadi tanah darat. Harga tanah sawah dan tanah darat selisih Rp 50 ribu. Tanah darat Rp 150 ribu per meter, sedangkan tanah sawah Rp 100 ribu. AYU CIPTA