TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan setelah pemerintah sepakat mencabut moratorium dan melanjutkan reklamasi Pulau G, pihaknya akan mengejar dana kompensasi yang berasal dari kontribusi tambahan yang dibebankan kepada pengembang. Ahok berniat membangun banyak rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk nelayan di pantai utara Jakarta.

Menurut Ahok, rencana pembangunan rusunawa itu dirancang sejak Joko Widodo masih menjabat DKI Gubernur Jakarta. "Ini tematik sudah ada sejak zaman Jokowi pada 2012. Kami akan bikin rusun tematik dengan melibatkan uang-uang dari kompensasi proyek reklamasi," kata Gubernur Ahok di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa, 13 September 2016.

Baca: Lanjutkan Reklamasi, Luhut Disebut Tak Hormati Rizal Ramli

Selanjutnya, kata Ahok, Pemerintah Jakarta berencana membuat tanggul di area sekitar Muara Baru, Jakarta Utara. Sisa tanah 10 hektare akan dibangum rusunawa bagi nelayan, termasuk mereka yang tinggal di pelabuhan. Tanggul itu dibangun di sepanjang jalur Cakung-Cilincing. "Kawasan Cakung-Cilincing kami bangun tanggul A. Di sepanjang daratan itu akan dibangun lagi rusun buat nelayan, sudah siap semua," kata Ahok.

Setidaknya, menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta akan membangun hingga 20 ribu unit rusun di sepanjang tanggul. Ahok mengatakan, pihaknya telah menyerahkan cetak biru atau blue print pembangunan rusun di sepanjang pantai utara tadi. "Rancangan rusun tematik semua sudah siap, saya enggak inget berapa unit, tetapi itu cukup buat nelayan," kata Gubernur Ahok.

Baca: Ini Upaya Ahok Seret Foke di Kasus Pulau Reklamasi

Ahok mengatakan rusun itu tidak dijual dan bersifat hak milik atau rusunami. Namun, Pemprov akan memberikan subsidi sekitar 80 persen untuk operasional rusun. Ahok bersikukuh tidak akan menjual rusun tersebut lantaran khawatir akan ada praktek jual-beli. "Karena kalau kami jual kepada Anda, kamu akan jual ke orang lain. Itu pengalaman dari Kampung Kamal, 80 persen subsidi," tutur Ahok.

Keputusan berlanjutnya proyek reklamasi disampaikan saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa peserta pertemuan tersebut sepakat untuk melanjutkan reklamasi yang tengah dalam masa moratorium. Menurut Luhut, dalam pertemuan tadi ia telah mendengarkan seluruh kajian yang dijadikan pertimbangan keberlanjutan reklamasi pulau di teluk Jakarta.

Baca: Kata Luhut Panjaitan, Nelayan Tidak Dirugikan Reklamasi

Adapun aspek kajian tersebut di antaranya berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT PLN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

LARISSA HUDA

Baca juga:
Dituduh Menyetir & Menguasai Mario Teguh, Ini Reaksi Linna
Egi John Ancam Sebar Video Marshanda, Dia Marah Karena…