TEMPO Interaktif, Jakarta:Walikota Jakarta Selatan, Dadang Kasrawi mengaku tidak tahu menahu soal anggaran pembangunan kantor baru Walikotamadya Jakarta Selatan yang sedang dibangun di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan. Menurut Dadang, pembangun kantor baru Walikota Jakrata Selatan tersebut, anggaran dan proyek pembangunannya diatur Pemerintah Provinsi DKI. “Surat-surat proyek pembangunannya saja saya tidak pernah lihat, karena anggarannya uga diatur oleh pusat (pemprov DK) melalui dinas tata Bangunan,” kata Dadang kepada wartawan saat mengikuti acara Rapat Paripurna untuk penyampaian kata akhir fraksi di gedung DPRD DKI, Kamis (25/4). Dalam APBD DKI tahun 2002, anggaran untuk membangun kantor-kantor pemerintahan pengawasan dan hukum sebesar Rp 362,7 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja pembangunan untuk perumahan dan pemukiman sebesar Rp 239,7 miliar. Anggaran itu juga lebih besar ketimbang anggaran belanja pembangunan untuk drainase dan pengendalian banjir sebesar Rp 294 miliar. Menurut Kepala Bappeda Propinsi DKI, Ritola Tasmaya, beberapa waktu lalu, anggaran tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi proyek fisik pembangunan kantor-kantor aparatur pemerintahan. Ritola menyebut untuk proyek pembangunan kantor baru Walikotamadya Jakarta Selatan, anggarannya sebesar Rp 50 miliar lebih, di samping untuk pembanguanan kantor-kantor lain, seperti kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Menurut Dadang, pembangunan kantor baru Walikotamadya Jakarta Selatan memang perlu dilakukan, karena banyak bagian kantor Walikota Jakarta Selatan di Jalan Trunojoyo sudah rusak. Dadang juga mengungkapkan, apabila kantor walikota tersebut sudah dipindah ke gedung yang baru pasti gedung walikota yang lama akan dijadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jakarta Selatan. “Kan belum ada Rumah Sakit Umum Daerah,” kata dia. Dadang juga mengatakan saat ini pembangunan kantor baru Walikota Madya Jakarta Selatan tahap pembangunannya baru mencapai 30 persen. “Nanti akan diresmikan penggunaannya kalau sudah selesai empat lantai,” lanjut Dadang. Ia juga mengaku pihak walikota kotamadya Jakara Selatan juga ikut mengawasi proyek pembangunan tersebut melalui suku dinas T2B (Pengawasan dan Pengendalian Bangunan) Jakarta Selatan. (Dimas Adityo – Tempo News Room)