TEMPO.CO, Jakarta - Polisi meminta penguatan kerjasama dengan pemerintah terkait pencegahan kasus kejahatan siber. Polisi mengharapkan kerjasama itu diwujudkan dalam pendistribusian database oleh instansi pemerintah kepada polisi untuk mempermudah analisis data.

“Kami membutuhkan adanya komunkasi dengan kementerian serta lembaga (pemerintah) yang mempunyai database,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 1 November 2017.

Simak: Kerja Sama Cegah Kejahatan Siber, Wantimpres Kunjungi Polda Metro

Adi mengatakan, jika pemerintah bermurah hati dalam berbagi database tersebut, maka kejahatan siber akan lebih mudah diberantas. “Segala bentuk permasalahan yang ada, apakah itu bahwa terkait dengan kejahatan, ekonomi, atau apa pun yang transaksinya menggunakan database akan sangat mudah termapping, sehingga pihak yang membutuhkan mapping itu bisa mengambil langkah pencegahan atau penanggulangan yang tepat,” ucap Adi.

Menurutnya, selama ini, polisi kerap mengandalkan database yang dikumpulkan oleh pihaknya secara manual. Mereka kerap kekurangan akses kepada data terkait kasus kejahatan siber, seperti profil pihak terkait. “Kami butuh data yang berkaitan dengan profiling orang seperti dari perusahaannya, imigrasi, dan unit kerja yang ada di pemerintah,” kata Adi.

Untuk mewujudkan pencegahan kejahatan siber, Adi telah menyampaikan usulan peningkatan distribusi database oleh pemerintah kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Usulan itu disampaikannya kepada anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto yang tengah meninjau data command center Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Rabu, 1 November 2017.

“Tadi kami sampaikan dan dorong untuk ayo membangun aplikasi luar biasa yang bisa membantu negara dalam mengambil sebuah kebijakan berdasarkan data, bukan asumsi,” kata Adi.

ZARA AMELIA