Puluhan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan Balai Kota, Senin, 21 November 2016. Para buruh menuntut agar terdapat revisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp3,8 Juta. Tempo/REZA SYAHPUTRA
TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kecewa dengan nilai upah minimum provinsi atau UMP DKI 2018 yang telah ditetapkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Untuk itu, mereka menggelar konferensi pers guna menyampaikan pernyataan sikap dan rencana unjuk rasa. "Merencanakan aksi 10 November dengan tuntutan cabut mandat Anies-Sandi," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono dalam undangan yang diterima Tempo melalui pesan WhatsApp.
Konferensi pers itu digelar hari ini, 8 November 2017, di kantor DPP KSPI, Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pukul 12.00. Kahar berujar, konferensi pers dihadiri Presiden KSPI Said Iqbal dan pemimpin KSPI lain.
Menurut Kahar, unjuk rasa KSPI itu sengaja digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Anggota KSPI dari berbagai kota akan datang ke Jakarta. Mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara untuk mencabut dukungan KSPI terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno. "Buruh juga akan memberikan gelar Anies-Sandi sebagai bapak upah murah dan gubernur yang paling cepat mengingkari janji," ucapnya.
Pencabutan dukungan itu merupakan protes buruh terhadap Anies-Sandi yang menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Buruh menganggap angka itu tidak sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak yang nilainya mencapai Rp 3,9 juta.
