Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 20 November 2017. Anies Baswedan menyampaikan tanggapan kepada fraksi-fraksi mengenai beragam topik dalam Rancangan APBD. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika membantah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibiayai pihak swasta. "TGUPP enggak (dibiayai swasta) lah," kata Agus saat dihubungi, Rabu, 22 November 2017.
Agus mengatakan gaji setiap anggota TGUPP yang memiliki surat keputusan (SK) pengangkatan pasti berasal dari APBD. Pada era Ahok, perekrutan anggota tim tidak melalui BKD. Karena itu, mereka bekerja tanpa SK. Sehingga Agus tidak tahu sistem penggajian dan sumber pendanaan untuk mereka.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan anggota tim gubernur pada era Ahok dibiayai swasta. Menurut dia, kebijakan ini tidak tepat karena tim itu bekerja untuk pemerintah DKI, jadi sudah seharusnya mendapat alokasi dana dari APBD.
"Anda cek saja di berita-berita. Dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Anies mengatakan telah mengalokasikan anggaran Rp 28 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 untuk TGUPP. Orang-orang yang membantunya di pemerintahan perlu diangkat dan diberikan SK pengangkatan layaknya pegawai Pemerintah Provinsi DKI. Konsekuensi atas pengangkatan itu, gaji mereka pun harus dibiayai APBD supaya bisa dipertanggungjawabkan.
Nathanael Ompusunggu, anggota tim gubernur di era Ahok, membantah ia dan teman-temannya menerima gaji dari pihak swasta. "Kami digaji dari anggaran operasional gubernur," katanya.
Menurut Nathanael, total anggaran operasional Gubernur Ahok sekitar Rp 2,2 miliar per bulan. Dari jumlah itu, sekitar Rp 700 juta disisihkan untuk menggaji 15 orang anggota tim. Sisanya dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, seperti kegiatan sosial dan pembangunan rumah ibadah, atau kebutuhan-kebutuhan mendadak. "Selalu habis itu, didistribusikan semuanya," ujarnya.
