TEMPO.CO, Jakarta - Tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa staf gubernur era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Gubernur DKI dibiayai swasta belakangan mengungkap fakta baru.

Menurut bekas anggota staf Ahok, Nathanael Ompusunggu, staf gubernur berbeda dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). "Kalau TGUPP berisi Pegawai Negeri Sipil eselon dua," ujar dia ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

Nael, begitu dia biasa disapa, menuturkan anggota TGUPP ditunjuk berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur. Dengan begitu, kegiatan TGUPP, termasuk gaji anggotanya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan staf gubernur era Ahok bekerja berdasarkan kontrak kerja Gubernur Ahok dengan individu-individu non PNS yang dinilai cakap.

BACA: Anies Baswedan Sebut Tim Gubernur Era Ahok Dibiayai Swasta

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan staf gubernur semasa kepemimpinan Ahok dibiayai swasta."Anda cek saja di berita-berita. Dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan dan lihat, dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 21 November 2017.

Pernyataan pedas bagi Ahok itu menjawab pers yang menanyakan anggaran penyelenggaraan tugas TGUPP dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 28,5 miliar. Angka itu 14 kali lipat dari dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang ditentukan sebelumnya yakni Rp 2,3 miliar. Dalam RKPD 2018, honorarium anggota TGUPP yang diajukan Rp 1,9 miliar per bulan.

Menurut Anies Baswedan, memang setiap orang yang bekerja untuk membantu gubernur menyusun kebijakan harus dibiayai pemerintah daerah.

Penjelasan Nael diperkuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika. Dia juga membantah bahwa anggota TGUPP era Ahok dibiayai pihak swasta. Agus mengatakan, gaji setiap anggota TGUPP yang memiliki SK pengangkatan dari gubernur pasti berasal dari APBD.

"TGUPP enggak (dibiayai swasta), lah," katanya kepada Friski Riana dari Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

BACA: APBD Tekor Rp 2,5 Triliun: Anies-Sandi Batal Beri Modal 5 BUMD

Berbeda halnya dengan anggota staf Gubernur Ahok yang perekrutannya tidak melalui BKD sehingga mereka tak mengantongi SK pengangkatan dari gubernur. Itu sebabnya, Agus menyatakan tidak tahu sistem penggajian dan sumber pendanaan untuk kegiatan mereka.

Nael menjelaskan soal rekrutmen staf Gubernur Ahok kala itu. Untuk menjadi staf gubernur, dia meneruskan, ada seleksi berupa magang. Jika staf magang dianggap kompeten dan berkontribusi baik, dia diangkat menjadi staf gubernur. Ahok juga memilih sendiri orang-orang yang dia anggap kompeten untuk membantu dia.

Nael juga membantah tudingan Anies Baswedan bahwa staf gubernur seperti dirinya dibayar dengan dana dari swasta. Ia mengatakan, gaji seluruh staf Gubernur Ahok diambil dari Dana Operasional Gubernur DKI Jakarta yang ditransfer via Bank DKI. Mereka digaji sekitar Rp 20 juta per bulan.

"Kami digaji dari anggaran operasional gubernur yang berjumlah total sekitar Rp 2,2 miliar per bulan," tutur Nael.

Setiap bulannya, Nael menerangkan lebih lanjut, Ahok mengeluarkan sekitar Rp 700 juta dari dana operasionalnya untuk menggaji pegawai Balai Kota Jakarta, termasuk 15 anggota staf gubernur. Sisa dana operasional tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, seperti kegiatan sosial dan pembangunan atau kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya. Maka dia menilai tidak benar bahwa staf Ahok dibiayai swasta seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan.