TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI mengungkap patgulipat sekelompok preman sebagai perantara pedagang kaki lima (PKL) liar dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta yang korup.

Temuan terbaru Ombudsman itu hasil investigasi di sejumlah kawasan di Jakarta pada 9–10 Agustus 2017. Praktik persekongkolan itu terjadi di kawasan Setiabudi, Ambassador, Imperium, Stasiun Jatinegara, Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, dan Tanah Abang.

“(Preman) Sebagai middle man atau orang-orang penghubung,” kata Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2017.

Adrianus menjelaskan, para preman bertugas untuk menengahi transaksi penyediaan lahan antara PKL dan petugas Satpol PP. Seluruh transaksi, mulai dari pembayaran hingga pemilihan lapak, dilakukan oleh PKL dan para preman. Jumlah uang keamanan yang mesti dikeluarkan PKL kepada petugas Satpol PP melalui perantara preman tersebut nilainya beragam. “Antara beberapa ratus ribu hingga jutaan rupiah.”

Ombudsman telah menyerahkan hasil investigasi praktek suap tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2 November 2017 melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, dan Satpol PP DKI Jakarta.

Lebih dari tiga minggu sejak penyerahan hasil investigasi tersebut, menurut Adrianus, Ombudsman belum menemukan perubahan terhadap penertiban PKL di sejumlah wilayah tadi. “Makanya ini mengingatkan Pemda DKI agar ada perubahan. Tolong segera diperbaiki,” ujarnya.

Adrianus menjelaskan, jasa preman sebagai perantara tersebut muncul untuk mengurangi kemungkinan tertangkapnya oknum Satpol PP dalam praktik jual-beli lapak. “Para oknum (Satpol PP) merasa telanjang kalau langsung mengutip uang, maka dipekerjakanlah middle man ini."

Permainan tersebut membuat seolah petugas Satpol PP yang bermain tidak terlibat. Namun, mereka masuk dalam sistem yang diciptakan itu dan menciptakan simbiosis mualisme diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

Para preman yang menjadi makelar bekerja sama dengan petugas Satpol PP nakal, Adrianus meneruskan, tersebar di berbagai lokasi kawasan PKL dan mudah sekali menemukannya. Namun, Adrianus enggan mengungkapkan secara detail identitas para preman tersebut. Yang pasti para preman melakukan operasi secara berkelompok yang kemungkinan tergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan masyarakat. “Diduga termasuk (ormas terlibat),” ujar Adrianus.