TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrianto mengatakan bahwa pemerintah masih merumuskan dasar hukum yang akan mengatur syarat-syarat pencairan hibah Anies-Sandi kepada guru pendidikan anak usia dini dan guru swasta.

"Yang menerima hibah adalah yang memenuhi syarat yang tertuang dalam peraturan gubernur. Nah, peraturan gubernurnya sedang dalam proses," kata Sopan saat dihubungi, Ahad, 3 Desember 2017.

Sopan mengatakan, salah satu syarat pencairan hibah adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan, memiliki ijazah S-1, dan mempunyai surat tugas dari yayasan yang jelas. "Kalau mereka tidak bisa membuktikan itu ya kemungkinan tidak dapat," katanya.

Baca: FSGI Tolak Penyaluran Hibah Anies-Sandi Lewat Organisasi Guru

Para pendidik PAUD, kata Sopan, harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar bisa mendapatkan tunjangan sebesar Rp 500 ribu per bulan. Pemberian tunjangan tersebut akan disalurkan melalui hibah kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI untuk 6.700 guru PAUD.

Selain guru PAUD, Dinas Pendidikan DKI juga menyalurkan hibah kepada Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) sebesar Rp 23,5 miliar dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI bagi guru swasta sebesar Rp 367,2 miliar.

Penyaluran dana hibah Anies-Sandi melalui organisasi profesi ini mendapat kritik dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menilai, penyaluran hibah melalui organisasi profesi guru berpotensi menyalahi Undang-Undang Guru dan Dosen.

Baca: Himpaudi Diguyur Hibah APBD, Anies Baswedan: Kantor Masih Numpang

Menurut Heru, organisasi profesi seperti PGRI dan Himpaudi tidak memiliki kewenangan sebagai penyalur hibah. "Semua guru di DKI selayaknya diberi kesejahteraan, namun niat baik saja tidak cukup. Niat baik ini mesti melalui cara yang adil, sesuai dengan aturan dan berbasis data yang jelas," kata Heru.