TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno atau Anies-Sandi untuk dapat mewujudkan ibukota Indonesia mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) di 2018.

"Harusnya grade dari DKI itu harusnya invesment grade yang bahkan melebihi nasional. Karena kita banyak sekali di nasional itu ratingnya harus mempengaruhi banyak daerah yang lain. Jadi tolong pak Sandi sama pak Anies, kalau bisa kalahin saya dong dalam laporan keuangan," kata Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.
Baca : Sri Mulyan iPertanyakan Anggaran Perjalanan Dinas DKI

Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan langsung saat sambutan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah(RPJMD). Dalam kesempatan tersebut juga hadir Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Sebelumnya juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.

Menanggapi tantangan tersebut, Anies segera merespon beberapa jam kemudian. "Insya Allah paling tidak untuk tahun ke depan, kita tata dari sekarang sehingga tidak memunculkan masalah. Bahkan saya sampaikan juga realisasi pajak kita itu Alhamdulillah sudah mencapai bukan mencapai, sudah melampaui target," ujar Anies Baswedan.

Di bagian lain, Menteri Sri Mulyani juga mengkritisi biaya perjalanan dinas DKI Jakarta. Ia menilai perlu merasionalisasi dan mempertanyakan kembali apakah itu benar-benar cara terbaik untuk mengalokasikan anggaran.

"Daerah ini kalau bikin standar biaya lebih mahal dari pemerintah pusat. Kalau saya di luar DKI barang kali mengerti, ada perjalanan, kemahalan, dan yang lain. Tapi satuan harian biaya perjalanan dinas di DKI ini sama pusat hampir tiga kali lipat, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI. Standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari. Padahal kita juga ada di DKI," kata Sri Mulyani.
Simak juga : Harga Solar Tak Naik, Menteri Jonan Minta Sri Mulyani Bayar Subsidi

Sri Mulyani mengatakan tidak mempermasalahkan bagaimana anggaran digunakan. "Mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif, untuk memberikan insentif untuk perform. Untuk mengkaitkan dengan tujuan tadi, pengangguran kemiskinan, kesenjangan dan untuk tiga hal, infrastruktur, human capital investment, dan untuk reformasi (birokrasi)," ujar Sri Mulyani.

"Jadi mungkin di rasionalisasi dari sisi is it really the good way to spend your money?," tanya Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih tersimpan di perbankan sampai dengan November posisinya DKI Jakarta punya Rp 20 triliun, dari Rp 60 triliun. "Sepertiga masih di sana," kata Sri Mulyani lagi.