Koalisi Pejalan Kaki melakukan aksi Tamasya Trotoar Tanah Abang Jalan Jati Baru Raya, Jakarta, 29 Desember 2017. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka kampanye penyadaran fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ingin membuka sayembara pembuatan rencana induk atau masterplan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Saya suka tuh pakai sayembara. Jadi ada partisipasi publik juga dari arsitek-arsitek terbaik di Jakarta dan Indonesia," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, pada Jumat, 5 Januari 2018.
Menurut dia, sayembara juga boleh diikuti oleh arsitek internasional untuk mewujudkan visi pemerintah Gubernur Anies Baswedan dan dirinya demi menjadikan kawasan Tanah Abang sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara. "Masterplannya harus memikirkan 30-50 tahun ke depan."
Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan ingin menata kawasan Pasar Tanah Abang menjadi seperti Grand Bazaar, Istanbul, di Turki. Grand Bazaar di Istanbul, merupakan pasar tertutup tertua di dunia yang dijadikan pusat perbelanjaan dan oleh-oleh yang diminati wisatawan, khususnya bagi pelancong asal Indonesia.
Pasar itu dibuka pada 1455, tak lama setelah penaklukan Konstantinopel. Setidaknya ada 60 lorong yang bisa menampung lebih dari 5.000 toko dan kios dengan jumlah pengunjung rata-rata 400 ribu orang per hari dari berbagai belahan dunia.
"Saya lihat ada kemiripan, dan Tanah Abang ada potensi pusat perdagangan terbesar di ASEAN," ujar Sandiaga Uno pada Senin, 20 November 2017.
Di sisi lain, Her Pramtama, arsitek yang menjadi narasumber penataan kawasan Tanah Abang, menjelaskan bahwa masterplan penataan kawasan Tanah Abang sebetulnya sudah disusun pada 2003 dan 2014. Penyusunannya melalui panduan rancang kota atau urban design guidelines (UDGL) tapi belum sempat dieksekusi karena berbagai pertimbangan.
"Terutama mungkin masalah pembiayaan," kata Pramtama.
PD Pembangunan Sarana Jaya yang ditunjuk sebagai operator utama penataan kawasan Tanah Abang. Penunjukan badan usaha milik daerah itu, menurut Sandiaga Uno, sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta pada 2014. "Saya memanggil Dirut Sarana Jaya minggu besok," ucapnya.
