TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjanji perbaikan Jalan Parungpanjang Bogor selesai sebelum masa jabatannya berakhir. Ahmad mengatakan dia sudah mendapatkan pengaduan soal Jalan Parungpanjang di Bogor yang rusak parah karena truk pengangkut pasir dan batu.

“Pada 2018 ini akan segera ada perbaikan. Saya minta Januari ini sudah ada tender, mudah-mudahan perbaikan jalan sudah selesai semasa saya masih jadi gubernur sebelum 13 Juni,” kata dia di Bandung, Senin, 8 Januari 2018.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, perbaikan terakhir dilakukan untuk jalan Parungpanjang Bogor pada 2016 lalu. “Tahun 2017 tidak ada anggaran, padahal rusak berat. Baru tahun 2018 ada anggaran lagi,” kata dia.

Dia mengeluhkan jalan tersebut yang terhitung cepat rusaknya. “Ketika kita perbaiki, umurnya 8 bulan, sudah hancur lagi. Muatannya terlalu berat,” kata Aher.

Menurut Aher, perbaikan jalan itu sudah dilakukan dengan pembetonan. “Selama ini juga dibeton. Cuma karena dihantam pakai truk-truk bermuatan pasir di luar tonase (batas kekuatan jalan), hancur betonnya,” kata dia.

Pemerintah Jawa Barat sebetulnya sudah memasang portal untuk menahan truk angkutan pasir dan batu yang kerap melintasi jalan itu. “Portalnya mereka rusak, habis digali lagi, dicabutin portalnya padahal sudah dibeton,” kata dia.

Pemerintah Jawa Barat sudah menyiapkan Rp 40 miliar untuk perbaikan Jalan Parungpanjang di Bogor dalam anggaran tahun ini. “Kira-kira 12 kilometer yang diperbaiki, bagian yang parah banget. Boleh jadi dengan 12 kilometer itu selesai. Jalan itu kan panjang,” kata dia.

Demi mencegah cepatnya kerusakan jalan tersebut kelak selepas perbaikan, Aher meminta anak buahnya berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk Polda Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi, serta pelaku penambang pasir dan batu di wilayah tersebut. “Sudah ratusan miliar yang kita keluarkan untuk pebaikan jalan itu,” kata Aher.

Ahmad Heryawan mengatakan, koordinasi itu untuk mencari kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk menjaga jalan tersebut. “Harus ada kesepahaman bareng-bareng, kemudian disepakati. Misalnya ada kesepakatan pembatasan jam operasi agar masyarakat setempat juga tidak terganggu, ada pembatasan tonase, ketiga perawatan bersama-sama,” kata dia.

Pemerintah Jawa Barat akan menjajaki kemungkinan perusahaan penambang yang ada agar bisa membantu perawatan jalan itu lewat dana CSR masing-masing. “Para pengguna jalan itu berbinsis pasir beton di situ. Jadi wajar kalau dengan CSR ikut merawat karena nyata-nyata dipastikan yang merusak jalan itu adalah truk-truk penarik pasir,” kata dia.

Ahmad Heryawan juga akan meminta bantuan TNI dan Polri untuk membantu menjaga jalan tersebut. “Pengawasannya bisa saja dari Satpol PP, tapi kepolisian dan tentara harus ada juga. Boleh jadi ada oknum yang nakal dari berbagai pihak. Kalau yang jaganya TNI dan Polri, siapapun oknumnya, bisa diselesaikan,” kata dia.