Kata Nelayan Soal Tak Ada Izin Lokasi Pulau Reklamasi F, I dan K

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 29 Januari 2018 09:55 WIB

Lembaga bantuan Hukum Jakarta Nelson Nikodemus Simamora memegang surat perlawanan memorikasasi atas putusan banding gugatan reklamasi pulau F, I dan K di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, 12 Desember 2017. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kembali menyampaikan kemori kasasi atas putusan banding PT TUN Jakarta, dalam memori tersebut bahwa keputusan banding yang di akukan banyak menenui cacat hukum. Tempo/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta -Nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menganggap penerbitan izin reklamasi Pulau F, I dan K menyalahi prosedur. Alasan ini sama seperti ketika mereka menggugat izin Pulau G pada September 2015.

“Tak ada izin lokasi dalam penerbitan izin pelaksanaan reklamasi itu, selain juga tak dilengkapi partisipasi publik dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungannya,” kata kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Tigor Hutapea, seperti dilaporkan Koran Tempo edisi Senin, 29 Januari 2018.

Baca : Alasan Anies Baswedan Tarik Kontra Memori Kasasi Pulau Reklamasi

Kepala Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Marthin Hadiwinata, pernah menjelaskan bahwa sumber material untuk reklamasi pun tak jelas asal-usulnya. Karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang mengabulkan banding pengembang reklamasi dan pemerintah DKI dianggap keliru.

Hakim Pengadilan Tinggi, kata Tigor, juga salah jika mengizinkan reklamasi Pulau F, I, dan K dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Padahal, dia menambahkan, keputusan presiden itu tidak berlaku setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Koalisi telah sejak awal menyatakan akan memakai putusan pembatalan izin reklamasi Pulau G dalam sidang pembuktian atas gugatan izin Pulau F, I, dan K. Gugatan mereka atas Pulau G dikabulkan di tingkat pertama pada Mei 2016, namun di kasasi mereka kalah.
Peneliti Ingatkan Bahaya Reklamasi

Dengan hanya memeriksa memori kasasi dari Koalisi dan kontra-memori kasasi dari pengembang reklamasi, termohon intervensi, Koalisi berharap kali ini mereka menang. “Kansnya bisa 70 persen (Koalisi) dan 30 persen (pemerintah DKI dan pengembang),” tutur pakar hukum tata usaha negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra.

Aldrien S, kuasa hukum PT Jakarta Propertindo, pengembang pulau reklamasi Pulau F, dan PT Jaladri Kartika Pakci, pengembang Pulau I, belum mau membeberkan isi kontra-memori kasasi mereka. “Secara garis besar kami membenarkan dan mendukung putusan Pengadilan Tinggi.”

Berita terkait

Kementerian ESDM Dorong Industri Lakukan Reklamasi Pascatambang

8 Desember 2023

Kementerian ESDM Dorong Industri Lakukan Reklamasi Pascatambang

Kementerian ESDM mendorong industri tambang melakukan reklamasi pascatambang untuk menjaga stabilitas lahan dan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

30 November 2023

Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

Warga Kampung Tua Panau Batam memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.

Baca Selengkapnya

Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

29 September 2023

Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.

Baca Selengkapnya

Profil Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto, Duet Konglomerat Ikut Investasi di IKN Nusantara

22 Agustus 2023

Profil Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto, Duet Konglomerat Ikut Investasi di IKN Nusantara

Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto disebut ikut investasi di IKN Nusantara. Ini profil keduanya, kisah kesuksesan dan pernah diperiksa penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Jambore Dunia Bermasalah Berakhir, Pemerintah Korea Selatan Didesak Buka Penyelidikan

12 Agustus 2023

Jambore Dunia Bermasalah Berakhir, Pemerintah Korea Selatan Didesak Buka Penyelidikan

Korea Selatan bersusah payah menghindari permasalahan lebih lanjut dalam jambore dunia yang menghabiskan dana 100 miliar won atau Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya

Cerita Bupati, Ridwan Djamaluddin Tolak Cabut Izin Tambang Emas di Trenggalek

10 Agustus 2023

Cerita Bupati, Ridwan Djamaluddin Tolak Cabut Izin Tambang Emas di Trenggalek

Bupati Ipin menolak keras rencana tambang emas itu. Sebaliknya, Ridwan Djamaluddin ingin rencana tambang emas di Trenggalek lanjut.

Baca Selengkapnya

Meski Masih Menuai Pro Kontra, KKP Sebut PP No. 26 Tahun 2023 Masih Jalan

6 Juli 2023

Meski Masih Menuai Pro Kontra, KKP Sebut PP No. 26 Tahun 2023 Masih Jalan

KKP terus mengejar persiapan aturan turunan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sendimentasi di Laut.

Baca Selengkapnya

Banyak Reklamasi Ilegal di Batam, DPR Akan Panggil Pemda: Ada Indikasi Bekingan

6 Juli 2023

Banyak Reklamasi Ilegal di Batam, DPR Akan Panggil Pemda: Ada Indikasi Bekingan

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan pihaknya akan memanggil pengusaha reklamasi, pemerintah daerah di Kota Batam ke Jakarta dalam waktu dekat ini.

Baca Selengkapnya

Soal Ekspor Pasir Laut, Ketua Komisi IV DPR: Saya Tidak Berani Ngomong Setuju atau Tidak karena..

6 Juli 2023

Soal Ekspor Pasir Laut, Ketua Komisi IV DPR: Saya Tidak Berani Ngomong Setuju atau Tidak karena..

Ketua Komisi IV DPR, Sudin, menanggapi penolakan oleh banyak pihak soal PP Nomor 26 Tahun 2023 yang di dalamnya melegalkan ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya

Singapura Dinilai Paling Untung dari Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Berapa Kebutuhan Lahannya untuk Reklamasi?

6 Juni 2023

Singapura Dinilai Paling Untung dari Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Berapa Kebutuhan Lahannya untuk Reklamasi?

Direktur CERI Yusri Usman menilai Singapura adalah negara yang paling diuntungkan dari kebijakan ekspor pasir laut Indonesia.

Baca Selengkapnya