Tukang ojek membawa penumpang dari depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, 2 Februari 2018. Lima hari Transjakarta Tanah Abang Explorer tak beroperasi, Jalan Jatibaru Raya dilewati tukang ojek. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa untuk mengurangi dampak negatif dari penataan pedagang di Tanah Abang, sebaiknya Pemeritah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya.
Apalagi kalau alih fungsi jalan dilakukan terlalu lama maka makin banyak aturan yang diterobos. "Melanggar aturan mengenai lalulintas, aturan mengenai pemanfaatan trotoar," ujar Trubus saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Februari 2018.
Makin lama, kata Trubus, maka akan banyak dampak sosial yang timbul. Salah contoh yakni munculnya penolakan dari supir angkot yang merasa dikorbankan. "Sejak pedagang kaki lima di Tanah Abang menggunakan ruas jalan, wilayah lain juga sudah ikut menuntut hal yang sama, lihat saja PKL di Sudirman juga ikut-ikutan," tuturnya.
Menurut Trubus, kebijakan pengalihaan fungsi Jalan Jatibaru Raya diambil secara terburu-buru. Pemprov tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat sebelum menerapkan. "Tidak ada juga kajian akademisnya," ungkapnya.
Trubus menambahkan bahwa sebaiknya PKL Tanah Abang ditempatkan di lahan kosong yang berada di wilayah tersebut. Agar tidak semrawut penataan tenda di per kawasan. "Jadi kalau pedagang kuliner di satu kawasan, begitu juga dengan pedagang pakaian," katanya.
Sejak Desember 2017, pemerintah DKI Jakarta menutup ruas Jalan Jatibaru Raya. Satu jalur digunakan untuk membangun tenda yang ditujukan bagi PKL yang selama ini berjualan di trotoar. PKL yang dibangun berada satu jalur di Jalan Jatibaru Raya, sedang jalur satunya lagi dilintasi Transjakarta.
Kebijakan itu diprotes lewat petisi di situs Change.org yang dibuat oleh Iwan M. Ia meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengembalikan fungsi jalan dan trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, termasuk Jalan Jatibaru Raya.
