TEMPO.CO, Depok – Pemerintah Kota Depok meminta pemerintah pusat membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk kota itu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri menyebut Kota Depok sangat membutuhkan tambahan aparatur sipil negara (ASN).

Dari 6.930 ASN di Kota Depok saat ini, 247 orang akan memasuki masa pensiun pada 2018. "Ada 247 ASN yang mencapai batas usia pensiun tahun ini," kata Supian Suri saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Februari 2018.

Menurut Supian, jumlah itu kemungkinan akan bertambah jika ada yang mengajukan pensiun atas permintaan sendiri atau pensiun dini. "Bisa saja ada tambahan," ucapnya.

Jumlah ASN yang ada saat ini tidak representatif untuk melakukan pelayanan terhadap 2 juta lebih penduduk di Kota Depok. "Idealnya satu ASN melayani 100-150 penduduk Depok, jika saat ini jumlahnya 6.000-an maka kurangnya sekitar 5.000-an lebih,” kata Supian.

BKPSDM Pemkot Depok telah mengajukan penambahan ASN lewat penerimaan CPNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Tahun ini kami ajukan 500 ASN. Tetap setiap tahun kami ajukan ke pusat," kata Ketua Korpri Depok tersebut.

Supian mengutarakan bahwa nantinya para ASN itu akan ditempatkan untuk formasi guru dan tenaga medis. "Di Depok, setiap tahun guru ada yang pensiun. Lalu tenaga medis yang diperlukan karena Pemkot Depok akan membangun RSUD di Depok bagian timur," tuturnya.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Qurtifa Wijaya, mengatakan Kota Depok sudah tiga tahun terkena moratorium untuk tidak melakukan penerimaan CPNS. Padahal, tiap tahunnya ASN di Depok selalu berkurang, baik dari pensiun maupun yang mengajukan mutasi ke daerah lain.

“Jumlahnya semakin berkurang. Jika terus berkurang, nanti bagaimana memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Ini kan bisa jadi tidak ideal antara komposisi ASN dan masyarakat yang dilayani,” kata Qurtifa.

Pada pembahasan dalam raker Komisi A DPRD Kota Depok tahun 2017, mereka sudah menganggarkan kegiatan penerimaan CPNS dengan nilai Rp 1,2 miliar. “Ini untuk seleksi pengadaan ASN dengan jumlah pelamar CPNS sebanyak 3.000 orang,” ucapnya.

Lantaran pemerintah pusat tidak kunjung membuka penerimaan CPNS untuk Kota Depok, anggaran itu tidak terserap dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). “Tahun ini juga sudah dianggarkan. Saya berharap Pemkot Depok dapat melobi pemerintah pusat untuk segera menerima CPNS,” ucap Qurtifa.