TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Muhammad Taufik mengkritik rendahnya serapan anggaran pemerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada triwulan pertama. Ekonomi masyarakat akan ikut bergerak jika serapan anggaran oleh pemerintah tinggi.

“Jadi kita enggak mau lagi ada seperti yang disampaikan Menkeu bulan November, bahwa uang DKI di bank ada Rp 20 triliun,” kata Taufik setelah mengikuti acara Coffee Morning dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota pada Selasa, 27 Februari 2018.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, dia tidak ingin lagi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang besar pada akhir 2018. Hal ini bisa dihindari dengan komunikasi intens antara eksekutif dan legislatif. “Masih kecil lah mungkin baru 6 persen,” tuturnya.

Baca juga: Tim Gubernur Dicoret Kemendagri, Anies Baswedan Malah Heran

Legislatif, kata Taufik, akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja eksekutif. Minimnya serapan anggaran akibat perencanaan yang tidak bagus. “Ke depannya tidak boleh lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dia akan mengundang SKPD untuk mendiskusikan hal ini. Sisa anggaran yang besar pada akhir tahun menjadi rentan terhadap penyelewengan. “Kalau besar, di ujung nanti penyimpangan banyak,” ujarnya.

Taufik mengapresiasi cara komunikasi Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang rutin mengajak DPRD untuk melaksanakan Coffe Morning. Dalam ngopi bareng itu, banyak hal bisa didiskusikan seperti masalah aset.

“Jadi bukan hanya berputar-putar pada aset yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut dia, potensi aset yang harusnya dimiliki oleh pemerintah Gubernur DKI Anies Baswedan tidak kalah pentingnya karena jumlahnya yang tidak sedikit. “Mungkin separuh aset yang ada sekarang itu di luar yang harusnya menjadi aset supaya harus ditagihkan oleh pemda,” ucapnya.