TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada jajaran pegawai dan peserta Musrenbang, Anies Baswedan menyampaikan sejumlah pertimbangan untuk menjadi bahan diskusi.

"Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan dua harinya untuk merencanakan di sini. Saya minta memfokuskan pada kebutuhan, karena kalau keinginan itu list-nya tanpa akhir," kata Anies Baswedan di Ruang Pola, Lantai 3 Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa, 27 Maret 2018.

Baca : Ahok Pamerkan Sistem Musrenbang Jakarta Online

Anies Baswedan meminta para peserta Musrenbang memperhatikan sejumlah poin, yakni program yang harus diteruskan, diteruskan tetapi dimodifikasi, yang harus dihentikan, dan program baru yang perlu diadopsi pemerintah.

Anies Baswedan terutama menekankan pada pembangunan yang dapat mendatangkan bagi masyarakat. Dia berpendapat salah satu indikator keberhasilan pemerintah Jakarta yakni jika masyarakatnya bersyukur tinggal di kota ini.

"Kalau boleh usul, saya ingin sekali ada satu kalimat yang muncul di setiap keluarga. "Alhamdulillah kita tinggal di Jakarta". Bukan "aduh, ampun kita tinggal di Jakarta"," demikian Anies Baswedan .

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menyampaikan ada 1.069 usulan kegiatan yang akan dibahas dalam Musrenbang hari ini. Adpaun total anggaran yang diajukan untuk usulan kegiatan itu yakni sebesar Rp 1,65 triliun.

Tri merinci, usulan itu terdiri dari kegiatan ekonomi pembangunan sebesar Rp 960 miliar, kesejahteraan rakyat sebesar Rp 541 miliar, dan kegiatan pemerintahan sebesar Rp 104,6 miliar. Selain itu ada pula usulan kenaikan anggaran sebesar Rp 212 miliar untuk menyerap usulan hasil rembug Rukun Warga, usulan masyarakat, dan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, Tri Wisaksana menyampaikan setidaknya ada sepuluh usulan warga kepada jajaran pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang dia himpun selama masa reses. Beberapa di antaranya yakni terkait diaktifkannya kembali Stasiun Pesanggrahan, normalisasi sungai-sungai, penggantian Stadion Lebak Bulus, persyaratan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dirasa terlalu sulit, adanya program rumah DP nol rupiah di Jakarta Selatan, dan lainnya.

***