TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui perencanaan penyerapan anggaran pemerintah DKI belum maksimal. "Memang, dari segi perencanaannya belum maksimal untuk tiga bulan pertama. Target kami 12 persen, baru terserap 8 persen," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 2 April 2018.

Saat ini, ucap Sandiaga Uno, pemerintah DKI juga tengah membahas sebab lain penyerapan anggaran belum maksimal. Review itu, ujar dia, di antaranya untuk melihat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang serapan anggarannya masih rendah. "Kami baru ada review-nya minggu ini. Nanti kami kabarkan," tutur Sandiaga Uno.

Seretnya penyerapan anggaran ini dapat dilihat dari minimnya lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Hingga awal Februari lalu, pemerintah DKI baru bisa melelang pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 348,42 miliar. Padahal, pada 5 Februari 2017, pemerintah bisa melelang pengadaan barang dan jasa mencapai Rp 5,76 triliun.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan target serapan anggaran sebesar 93,68-96,31 persen setiap tahun. Hal ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rapperda RPJMD) DKI yang dibacakan Anies Baswedan saat rapat paripurna di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Rabu pekan lalu. "Didukung oleh mekanisme pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien serta sistem monitoring evaluasi yang memadai," ucap Anies.

Sandiaga Uno mengklaim capaian serapan anggaran tahun ini masih lebih baik jika dibanding periode yang sama pada 2017. Kendati begitu, dia mengaku tak terima lantaran capaian masih di bawah target yang telah ditetapkan. "Ini lebih baik daripada tahun lalu, tapi saya enggak terima. Kan, ini enggak mencapai," kata Sandiaga Uno.