PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) operator penyediaan dan pelayanan air minum di wilayah Barat DKI Jakarta, akan melakukan pekerjaan teknis di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2 Pejompongan, Jakarta Pusat. (dok Palyja)
TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta DKI segera melaksanakan putusan MA terkait pengelolaan air bersih dengan mengembalikannya dari swasta ke PAM Jaya.
Sekretaris Fraksi Gerindra Fajar Sidik menyampaikan dalam pembacaan pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rapperda RPJMD) 2017-2022 di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
"Kami meminta Gubernur agar segera mengeksekusi putusan MA terkait pengelolaan air di Jakarta oleh swasta, yaitu Palyja dan Aetra, agar dikembalikan sepenuhnya ke PAM Jaya," kata Fajar di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 2 April 2018. Baca : Bentuk Tim Restrukturisasi PAM Jaya, Ini Janji Anies Baswedan
Fajar melanjutkan, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah DKI memastikan warga ibu kota mendapatkan akses terhadap air bersih. Kata dia, hal ini harus direalisasikan dengan pembangunan jaringan pipa ke pemukiman yang belum mendapatkan air bersih. "Khususnya di wilayah utara Jakarta harus segera direalisasikan," kata Fajar.
Pemerintah DKI tengah mengkaji pelaksanaan putusan MA yang mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung memerintahkan Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dan pemerintah DKI menghentikan swastanisasi air.
Mahkamah memerintahkan pengelolaan air bersih yang sebelumnya dilakukan oleh PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dikembalikan kepada PAM Jaya.
Adapun ihwal aksesibilitas terhadap air bersih, Direktur PAM Jaya Erlan Hidayat sebelumnya menyampaikan, baru 60 persen wilayah DKI yang terjangkau jaringan pipa. Dia mengakui wilayah utara Jakarta merupakan kawasan yang paling belum terjangkau jaringan pipa air bersih.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak berkomentar banyak ihwal masukan tersebut. Anies hanya menilai fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangan dengan komprehensif atas Rapperda RPJMD 2017-2022 itu. Adapun tanggapan Anies atas pandangan fraksi akan disampaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan besok, Selasa, 3 April 2018.
"Yang menarik dari pandangan tadi adalah semua fraksi menunjukkan perspektif yang komprehensif," kata Anies Baswedan usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Senin, 2 April 2018 soal masukan terkait PAM Jaya itu.
