TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta membatalkan rencana membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menangani program kepemilikan rumah tanpa uang muka atau lebih dikenal program rumah DP nol rupiah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, pemerintah DKI memutuskan untuk membentuk unit pelaksana teknis (UPT). "Iya, UPT dulu," kata Agustino di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 4 April 2018.

Pemerintah DKI sebelumnya menjanjikan akan membentuk BLUD pada April ini. Agustino pernah menyampaikan, BLUD nantinya mengakomodasi para pengembang properti, pembeli, dan melibatkan pemerintah secara langsung. BLUD juga bertugas menyeleksi calon pembeli unit rumah susun tanpa uang muka tersebut.

Namun rencana pemerintah berubah setelah mendapat masukan dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI. Biro Organisasi menyarankan pemerintah membentuk UPT daripada BLUD. Namun Agustino tak tahu apa perbedaan tugas antara BLUD dan UPT. "Tanya saja sama Biro Organisasi, jangan tanya sama saya," kata Agustino.

Dengan adanya perubahan itu, kata Agustino, UPT diperkirakan terbentuk pada awal bulan depan. "Awal Mei harus sudah selesai, tapi kami upayakan April ini," ujar Agustino.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pembentukan BLUD yang menangani program rumah DP nol rupiah ditunda atas permintaan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Dia mengatakan pemerintah tengah menimbang pembentukan BLUD dilakukan secara berjenjang. "Mungkin UPT dulu nanti disempurnakan menjadi BLUD," kata Sandiaga.