Terkait izin tertulis dari Anies Baswedan, kata Firmansyah bukan menjadi kewajiban karena izin lisan dari pimpinan juga sudah cukup. Hal itu biasa berkaitan dengan waktu yang mendadak. “Yang pasti tidak lagi digunakan dan berbenturan dengan kegiatan lain” demikian Firmansyah.

Namun, sebelumnya pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mempertanyakan digunakannya Balai Kota DKI Jakarta untuk rangkaian acara ulang tahun ke-20 Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Trubus menyoal apakah penggunaan aset pemerintah daerah itu sudah mendapatkan izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pertanyaannya, sudah ada izin tertulis dari Gubernur atau belum?" kata Trubus kepada Tempo, Senin, 16 April 2018.

Trubus mengatakan, penggunaan Balai Kota diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Aset Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 2 Pergub 55, kata Trubus, menyebutkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan pasal 5 Pergub itu menyatakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta Shakir Purnomo mengklaim penggunaan Balai Kota sudah melalui prosedur perizinan. Dia mengatakan Balai Kota dipilih sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pemerintahan Anies-Sandi.