Bawaslu DKI Bicara Soal Baliho Sam Aliano dan Gatot Nurmantyo

Kamis, 19 April 2018 19:14 WIB

Baloho bergambar wajah Sam Aliano di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, pada Kamis 19 April 2018, sebagai Calon Presiden RI 2019 dengan tiga janji kampanye yang unik. FOTO:TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

TEMPO.CO, Jakarta - Baliho-baliho pencalonan presiden mulai bertebaran, antara lain baliho pengusaha Sam Aliano dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gatot Nurmantyo.

Baliho Sam Aliano salah satunya berdiri di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Baliho tersebut berukuran sangat besar sehingga menarik perhatian pengguna jalan.

"Kami hanya bisa beri imbauan terkait untuk tidak memasang baliho pencalonan tersebut. Sebab, memang belum waktunya melakukan kampanye," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Muhammad Jufri ketika dihubungi Tempo hari ini, Kamis, 19 April 2018.

Baca: Bunga Setya Novanto Rusak, Sam Aliano: Nikita MIrzani Musuh Saya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno hari ini pun berpendapat pemasangan baliho pencalonan adalah bagian dari demokrasi, tapi tetap ada aturan mainnya.

Mengenai pemasangan baliho Sam Aliano, menurut Jufri, penindakan bisa dilakukan jika mengatasnamakan partai politik. Merujuk Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai atau pihak-pihak yang memasang baliho bisa dipidanakan jika dilakukan di luar jadwal kampanye. Ancamannya, penjara satu tahun serta denda Rp 12 juta.

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

7 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya