Gambar wajah Jokowi dan Logo Relawan Golkar-Jokowi (Gojo) di Pulau Sakura, Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Ahad 8 April 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan surat pribadi yang dikirimkan relawan Golkar - Jokowi (Gojo) tak termasuk obyek pengawasan.
Muhammad Jufri berpendapat, surat itu mengarah pada ajakan untuk mendukung calon presiden tertentu, padahal sosok yang dimaksud belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.
"Kita belum bisa mengatakan dia berkampanye secara formil karena belum ada capres," ucap Jufri kepada Tempo, Kamis, 10 Mei 2018.
Sebelumnya, relawan Gojo mengirimkan puluhan ribu surat untuk warga DKI Jakarta. Surat tersebut berisi perkenalan relawan Gojo dan ajakan untuk mendoakan Presiden Joko Widodo dalam melanjutkan pekerjaannya pada waktu mendatang. Gojo menilai Jokowi telah berupaya mendorong kemajuan Indonesia.
Surat tersebut dikirim melalui pos kepada warga. Dalam amplop dan lembar kertas surat, tertulis nama dan alamat lengkap warga yang dituju. Foto Presiden Joko Widodo serta Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto terpampang pada amplop dan kertas surat. Pada amplop juga, tertera alamat kotak surat, e-mail, dan WhatsApp yang dapat dihubungi oleh warga yang ingin menyampaikan respons.
Jufri berujar, saat ini, Bawaslu baru dapat menindak jika ada kampanye dini partai politik. Adapun kampanye calon presiden baru dapat menjadi obyek pengawasan jika Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan capres dan cawapres 2019.
Nantinya, semua pihak harus menaati jadwal kampanye yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan KPU dapat dihukum pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
Kendati begitu, tutur Jufri, Bawaslu sejak jauh-jauh hari mengingatkan perihal potensi konflik yang muncul dari pernyataan dukungan atau ajakan mendukung calon tertentu. "Kami mengimbau siapa pun untuk tidak membuat kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik. Nanti ada gesekan antar-pendukung. Itu yang tidak kami harapkan," kata Jufri terkait dengan surat relawan Golkar - Jokowi tersebut.
