TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan memberi penjelasan mengapa M Ridwan Ernaldi masih berada di gedung Karya di hari Ahad, yang biasanya merupakan hari libur pegawai, saat tejadi kebakaran. Menurut Ihwan, sudah lazim bagi karyawan Kementerian Perhubungan untuk lembur waktu dan hari.

"Kita bekerja 24 jam, karena kita memantau semua aktivitas transportasi, baik udara, darat maupun kereta api. Jadi tidak heran kalau bekerja seperti itu," kata Baitul Ihwan di kantornya, Senin, 9 Juli 2018 terkait kebakaran pada Ahad kemarin tersebut. "Bisa piket, memantau maupun posko."
Baca : Alarm Kebakaran Tidak Bunyi, Kemenhub: Tidak Ada Api, Hanya Asap

M Ridwan Ernaldi merupakan pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang menjadi satu dari korban meninggal dalam kebakaran kemarin, Ahad 8 Juli 2018. Dua korban meninggal lain adalah Khairul dan Santoso, merupakan pekerja kontraktor yang tengah menyelesaikan pekerjaan di lantai 12 gedung Karya.

Selain itu, kebakaran di Gedung Karya juga mengakibatkan 20 orang lainnya di larikan ke rumah sakit.

Kebakaran di gedung Karya diduga berawal dari ruang kamera pengawas closed-circuit television (CCTV) di lantai P1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Susilo, asap yang cepat menjalar ke lantai lain menyebabkan banyak orang terkurung dalam ruangan.
Simak : Nginap di Kantor, Korban Kebakaran Kemenhub Akan Ujian S2

Terhadap para korban, Baitul Ihwan mengatakan kementerian telah memberi uang santunan kepada keluarga, biaya pemakaman dan menanggung biaya pengobatan rumah sakit. "Sampai kita memberikan suatu penghargaan 7 hari tahlilan," kata Baitul Ihwan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Subejo, mengatakan dalam kasus kebakaran Kemenhub, alat tak berfungsi karena gedung tengah direnovasi. Namun, menurut Baitul Ihwan, alarm tidak berbunyi karena tidak ada panas yang timbul. "Yang ditimbulkan bukan api, hanya asap," katanya. Walau demikian, pihaknya tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh.