Anies Baswedan Tolak Proyek 6 Tol, Perpres Jokowi Ambil Alih

Jumat, 13 Juli 2018 20:23 WIB

Presiden Jokowi berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai meresmikan Tol Becakayu di Kali Malang, Jakarta, 3 November 2017. Tol ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik yang menuju Karawang, Cibitung dan Bandung. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tetap menolak pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Jakarta sesuai dengan janji kampanyenya di Pilkada DKI 2017.

Anies Baswedan menjelaskan proyek tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat tak lama setelah dirinya berhasil menang di Pilkada.

Baca juga:

Presiden PKS: Anies Baswedan Berpeluang Tinggi Menang di Pilpres
Peluang Anies Baswedan di Pilpres 2019 Menurut 3 Lembaga Survei

Pada 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengandung penambahan 55 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru.

Advertising
Advertising

Menurut Anies Baswedan, dua bulan setelah Pilkada 2017 dimenangkan oleh dirinya dan Sandiaga Uno, kemudian proyek pembangunan 6 ruas jalan menjadi proyek strategis nasional yanhg tidak lagi di bawah Pemerintah DKI Jakarta.

“Apakah ada hubungannya karena gubernur baru dan gubernurnya berpandangan tidak usah meneruskan proyek tersebut lalu ini naik jadi program strategis nasional? Kita lihat aja," kata Anies Baswedan di Masjid Jami Fatahillah, Tanah Abang pada Jumat, 13 Juli 2018.

Proyek 6 ruas jalan tol dalam kota itu telah digagas sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI. Pengembangan tol dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022.

Enam ruas tol dengan total 69,77 kilometer ini terdiri dari Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer.

Kemudian, Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.

Pembangunan proyek 6 ruas jalan tol itu mendapat penolakan dari Komite Penghapus Bensin Bertimbal (KPBB) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan beberapa komunitas lainnya. Salah satu alasan penolakan karena pembangunan dinilai akan meningkatkan pencemaran udara.

Simak juga: Pelaku Penjambretan Cempaka Putih Ditembak Polisi, Kena di Dada

Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin berujar keseluruhan jalan tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sepanjang 565 kilometer menghasilkan karbon dioksida sekitar 16,62 juta ton per tahun. Jika ditambah dengan enam ruas baru ini, CO2 akan bertambah sekitar 3 juta ton per tahun.

Anies Baswedan belum menjelaskan langkah yang akan diambil Pemprov DKI. Saat ini, dia hanya ingin masyarakat tahu bahwa Pemprov DKI tidak meneruskan pembangunan enam ruas tol dalam kota. "Wewenangnya diambil pusat," katanya.

Berita terkait

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

11 menit lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

21 menit lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

26 menit lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

1 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

2 jam lalu

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

2 jam lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

3 jam lalu

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

Presiden Jokowi akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang tadinya berakhir pada 31 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

3 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

4 jam lalu

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

4 jam lalu

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya