Pemerintah Bagikan 9,25 Juta Hektare Tanah

Reporter

Editor

Jumat, 16 November 2007 15:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto menyatakan pemerintah akan membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare tanah kepada rakyat miskin. "Itu untuk merealisasikan program reformasi agraria," kata Joyo saat memberikan kuliah umum di Kampus FISIP-Universitas Indonesia Depok hari ini. Menurut dia, tahun ini 400 ribu hektare disetujui untuk dibagikan. Tanah seluas itu berasal dari berbagai sumber seperti tanah negara yang haknya telah berakhir dan tanah yang secara fisik dan hukum telah terlantar. Pembagian tanah tersebut akan dilakukan secara bertahap. Penerima manfaat reforma agrarian ini adalah rakyat miskin. “Kriteria miskin kami susun secara hati-hati” ujar Joyo. Joyo menjelaskan hak pakai atas tanah itu diberikan selama tiga tahun. Apabila setelah 10 tahun tanah akan dijual, maka negara mempunyai hak prioritas untuk membelinya. “Negara akan membelinya untuk dibagikan kembali,” katanya. Yudho Raharjo

Berita terkait

Presiden Berikan 12.321 Sertifikat untuk Warga Transmigran di Kalbar

5 September 2019

Presiden Berikan 12.321 Sertifikat untuk Warga Transmigran di Kalbar

Pembagian Sertifikat Hak Milik sebanyak 12.321 bidang di Kalimantan Barat tersebar di Kabupaten Kubu Raya, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Gerbang Kayong, dan Sambas.

Baca Selengkapnya

31 Tahun Transmigran Jawa di Gayo  

29 April 2013

31 Tahun Transmigran Jawa di Gayo  

Kawasan yang dulunya rimba raya telah berubah menjadi daerah perkebunan kopi yang maju.

Baca Selengkapnya

Perkebunan Sisal untuk Transmigran Dibangun

17 April 2012

Perkebunan Sisal untuk Transmigran Dibangun

Kami berharap komoditas ini mampu menghasilkan pendapatan
sekitar Rp 2 juta per hektare per bulan."

Baca Selengkapnya

Jumlah Peserta Transmigrasi Asal Madiun Bertambah

6 Desember 2009

Jumlah Peserta Transmigrasi Asal Madiun Bertambah

Pemerintah berencana menambah jumlah peserta pada tahun 2009 menjadi 85 keluarga, dari rencana semula hanya 55 keluarga.

Baca Selengkapnya

Morowali, Tujuan Favorit Transmigran Asal Banyuwangi

25 Juni 2009

Morowali, Tujuan Favorit Transmigran Asal Banyuwangi

Menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Alam Sudrajat, tahun ini Banyuwangi hanya mendapat kuota transmigrasi untuk 20 kepala keluarga.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Sungai Alur Dihentikan

29 Maret 2009

Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Sungai Alur Dihentikan

Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Jambi dihentikan. Pasalnya, permasalahan relokasi permukiman transmigrasi di kawasan Taman Hutan Raya Sungai Aur itu belum selesai.

Baca Selengkapnya

10 Persen Tanah Negara Diserobot Warga

11 Mei 2007

10 Persen Tanah Negara Diserobot Warga

Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Solo, Singgih Yudoko menyatakan penyerobotan tanah milik negara terus meningkat. Tahun 2007 tanah negara yang diserobot warga sebanyak 10 persen.

Baca Selengkapnya

Warga Ketare Ditawari Transmigrasi ke Gorontalo

13 April 2007

Warga Ketare Ditawari Transmigrasi ke Gorontalo

Warga Ketare Lombok Tengah mendapat tawaran untuk bertransmigrasi ke Gorontalo. Tawaran ini ditujukan kepada warga yang tinggal di lokasi lahan yang terkena proyek bandara internasional Lombok di Ketare Lombok Tengah.

Baca Selengkapnya

Keluarga Transmigran Protes Penguasaan Lahan PT Nauli Sawit

14 Maret 2007

Keluarga Transmigran Protes Penguasaan Lahan PT Nauli Sawit

Pada 2004, Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumban Tobing mengeluarkan izin lokasi bagi PT Nauli Sawit memanfaatkan lahan transmigran tersebut. Akibatnya, warga transmigran merasa dirugikan.

Baca Selengkapnya

Lahan Pemerintah Kota Surabaya 5,13 Juta Meter Tak Bersertifikat

27 Februari 2007

Lahan Pemerintah Kota Surabaya 5,13 Juta Meter Tak Bersertifikat

Sebagian besar lahan ini telah dikuasai pihak ketiga, baik pengusaha maupun warga.

Baca Selengkapnya