TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telat membayar tagihan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Baca juga: BPJS Kesehatan Telat Bayar, Delapan RSUD Cari Utang ke Bank DKI

BPJS Kesehatan terakhir kali membayar tagihan kepada RSUD pada pertengahan bulan Agustus 2018. Bila tidak ditangani segera, menurut Koesmedi, akan berdampak pada kualitas pelayanan, khususnya dalam pelayanan obat pasien.

"Misalnya, rumah sakit masih punya tabungan, yang pertama dilakukan adalah untuk bayar karyawan dan dokter. Sedangkan obat jadi prioritas berikutnya," kata Koesmedi kepada Tempo, Kamis, 13 September 2018.

Koesmedi menyebutkan, lebih dari 90 persen pasien di RSUD merupakan peserta BPJS Kesehatan. Telatnya pembayaran tagihan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan akan berdampak pada cash flow rumah sakit.

Secara spesifik, Koesmedi menyebut krisis keuangan akibat BPJS Kesehatan telat membayar tagihan terhadap RSUD akan mempengaruhi ketersediaan obat jenis fast moving. Obat itu, ujar Koesmedi, dibutuhkan mayoritas pasien di RSUD untuk diminum setiap hari, seperti pada penderita hipertensi dan diabetes. "Kalau obatnya enggak ada, pelayanan jadi di bawah standar,” kata Koesmedi.