Kolam air mancur di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DKI) Jakarta yang akan direhabilitasi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Selasa, 21 November 2017. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta – Rapat Badan Anggaran DPRD DKI membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 Komisi D berlangsung sepi, Senin 17 September 2018. Seluruh anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP absen dari rapat tersebut.
Pantauan Tempo, terlihat Sekretaris Daerah DKI Saefullah dan sejumlah anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, Hanura, dan PKS. Namun, di sisi kiri Ruang Paripurna yang biasanya diisi Fraksi PDIP kosong melompong.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, absennya seluruh anggota dari partai banteng itu adalah kelanjutan dari aksi walkout pada Jumat, 14 September 2018. PDIP geram terhadap pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, yang dinilai berkali-kali membatalkan anggaran yang diajukan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
“Ini kelanjutan sikap terkait prioritas yang harus dientaskan, yakni soal banjir,” ucap Gembong ketika dihubungi Senin, 17 September 2018.
Menurut dia, persoalan banjir masih menjadi prioritas di ibu kota dan tak semestinya anggarannya dicoret. Pimpinan rapat, Gembong menambahkan, seharusnya mendengarkan lebih dulu penjelasan dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait alasan pengajuan anggaran tersebut.
Gembong menuturkan, PDIP hanya menolak hadir dalam rapat terkait dua dinas di Komisi D, yakni Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup. Nantinya, Fraksi PDI-P akan kembali hadir dalam Rapat Badan Anggaran yang belum selesai, yakni Komisi B dan C. “Ikut lah, hanya dua dinas itu yang tidak kami ikuti,” ucap Gembong.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Fraksi PDIP meninggalkan ruangan di tengah-tengah pembahasan anggaran Dinas Sumber Daya Air pada Jumat lalu. Mereka meninggalkan ruangan usai Ferrial mencoret anggaran pembangunan dan prasarana Aliran Barat senilai Rp 21 miliar untuk masuk dalam APBD Perubahan 2018.
