TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah mendukung Prof Dr Jana Tjahjana Anggadiredja untuk menjadi Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti 2018-2023.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi serta Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki kepada 25 utusan kwartir daerah (kwarda) yang berkumpul di Jakarta pada 17-19 September 2018.

Baca juga: Soal Dana Pramuka, Menpora Nilai Adhyaksa Dault Tak Bersyukur

“Pemerintah ingin ketua Kwarnas adalah kader murni atau internal pramuka, perilakunya sesuai Tri Satya dan Dasa Dharma serta sosok yang mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Ketua Kwarda Kalimantan Timur, Hatta Zainal yang menjadi koordinator 25 kwarda, dalam siaran persnya pada Rabu, 19 September 2018.

Pimpinan pramuka di 25 provinsi yang menamakan diri #Pramukasejati4JTA bersepakat memilih Jana Tjahjana Anggadiredja pada Munas Gerakan Pramuka di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada 25-29 September 2018.

Jana Anggadiredja saat ini menjadi Pembina Pramuka Penggalang dan Penegak pada Gugudepan Kota Bekasi 02-103 (berpangkalan di SMPN 12 Kota Bekasi) dan Pelatih Pembina Pramuka di Pusat Pendidikan dan Latihan Kwartir Cabang Kota Bekasi.

Baca juga: Adhyaksa Dault Menuduh Menpora Imam Nahrawi Menyikat Pramuka

Dia menjadi anggota pramuka sejak usia siaga, penggalang, penegak dan pandega. Pada tahun 1977-1980, Jana menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Jawa Barat. Lalu sebagai andalan di Kwarda Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada tahun 2008-2013, Jana Anggadiredja dipercaya sebagai Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

Di pemerintahan, Jana Anggadiredja kini menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Profesor Riset, Bidang Spesialisasi Marine Natural Products dan Marine Phycology di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Menurut Hatta Zainal, Luhut Panjaitan, Imam Nahrawi dan Teten Masduki menilai pentingnya Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal yang membentuk karakter generasi muda.

Luhut Panjaitan, kata Hatta, menilai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka itu pada sejumlah hal masih mengambang. “Mesti diubah dan dipertegas soal adanya dukungan dana APBN dan APBD serta kepemilikan aset,” kata Luhut seperti disampaikan Hatta dan pengurus kwartir daerah di Kantor Kemenko Kemaritiman pada 18 September 2018.

Luhut Panjaitan sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dukungan dana APBN. “Ibu Menteri setuju dan sedang dicari way out-nya hingga ada revisi UU Gerakan Pramuka,” ujar Luhut yang awal tahun 1960-an menjadi anggota pandu/pramuka.

Pengurus Kwarda Pramuka se Indonesia usai bertemu Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan di Jakarta, 18 September 2018. [Tim Komunikasi #Pramukasejati4JTA]

Pada pertemuan itu, kata Hatta, Luhut Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil aset Kwarnas Gerakan Pramuka untuk proyek stasiun kereta ringan atau rail light transit (LRT) di Taman Bunga Cibubur, Jakarta Timur.

Simak juga: Adhyaksa Dault Siap Lanjutkan Periode Kepemimpinan Pramuka

“Jadi tidak benar omongan ketua Kwarnas Adhyaksa Dault bahwa pemerintah mengambil aset pramuka. Kami malah mendukung agar pramuka memiliki aset-aset untuk membantu organisasi dan pembinaan anggotanya yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Tanah Air,” kata Luhut.

Pemerintah menyiapkan dana Rp 20 miliar untuk kompensasi pemakaian lahan pramuka untuk stasiun LRT dan fasilitas lainnya di Cibubur. Moda transportasi massal LRT ini adalah proyek nasional pemerintah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi).

Para pimpinan kwarda kemudian bertemu dengan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. “Kami mendukung calon ketua Kwarnas yang berasal dari kader internal Gerakan Pramuka, dalam hal ini Kak Jana Anggadiredja,” kata Teten Masduki seperti disampaikan Hatta.

Menurutnya, Teten Masduki akan menyampaikan aspirasi dan usulan pimpinan kwarda yang tergabung dalam #Pramukasejati4JTA kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka.

Simak juga: Petisi Copot Adhyaksa Dault dari Ketua Pramuka Terus Bergulir

Hatta Zainal mengajak ketua-ketua Kwarda yang belum menentukan pilihan untuk memilih Jana Anggadiredja.

“Mari kita bersama-sama mendampingi adik-adik pramuka, generasi milineal, untuk tetap berperilaku sesuai Tri Satya dan dasa Dharma memasuki era Revolusi Industri 4.0,” ujar Hatta, Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kalimantan Timur tahun 1980-an.