Suasana Pulau G di perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis 27 September 2018. Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang proyeknya belum dibangun atau dikerjakan, sementara itu empat pulau yang sudah dikerjakan yaitu C, D, G, dan N akan diatur dan digunakan untuk kepentingan publik. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu segera membuat perencanaan tata ruang untuk pemanfaatan lahan di pulau reklamasi yang sudah ada. Kemarin, Anies mencabut semua izin 13 dari 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan pemerintah DKI harus segera memberikan kepastian tentang nasib pulau dan bangunan yang sudah ada di atas lahan reklamasi.
“Pemerintah harus segera membuat rencana baru terhadap keberlanjutan pemanfaatan pulau-pulau tersebut,” kata Nirwono kepada Bisnis, Kamis 27 September 2018.
Dia mengusulkan, pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun dapat digunakan untuk kepentingan publik. Sejumlah opsi bisa dilakukan, misalnya menjadikan lahan pulau reklamasi sebagai ruang terbuka hijau atau dijadikan arena olah raga pada Olimpiade 2032.
Opsi ini perlu dipertimbangkan jika Pemprov DKI Jakarta serius ingin menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, maka Kawasan Pantai Utara bisa menjadi ruang terbuka untuk olah raga.
Misalnya, membangun kompleks stadion baru bertaraf internasional sebagai pusat pelaksanaan olimpiade kelak.
“Kalau untuk kepentingan publik, paling aman untuk RTH, kalau ingin lebih jauh lagi, dan kalau Pemerintah Pusat didukung Pemda menjadi tuan rumah Olimpiade maka lahan yang potensial ya lahan reklamasi ini,” ujar Nirwono.
Dengan peruntukan sebagai arena Olimpiade 2032 misalnya, para pengembang yang terlibat dalam proyek ini bisa konkret memberikan kontribusi bagi pembangunan.
“Para pengembang reklamasi diberikan kesempatan berpartisipasi membangun kompleks olahraga berskala internasional tersebut. Jadi win-win solution, semua senang atas nama negara,” sambung Nirwono.
Nirwono menyarankan Anies Baswedan segera merancang penataan kembali Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Alasannya, sudah tidak mungkin lagi menghancurkan pulau reklamasi itu.
