Angkot yang sudah terintegrasi dengan program OK-Otrip menaikan dan menurunkan penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, 16 Januari 2018. Dengan sistem baru ini, moda transportasi seperti bus Transjakarta dan angkutan umum akan terintegrasi dalam hal pembayaran. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan menghapus nama OK OTrip (One Karcis One Trip) dan menyatakan akan memperbarui program integrasi transportasi umum dengan satu tarif tersebut. Pengumuman atas satu di antara program unggulannya itu dilakukan di akhir masa uji coba yang belum juga menunjukkan kemajuan berarti.
Uji coba OK OTrip berakhir pada Minggu 30 September 2018 setelah resmi diterapkan sejak 15 Januari 2018. Sepanjang periode itu uji coba mengalami perpanjangan waktu beberapa kali hingga Senin 1 Oktober 2018 Anies Baswedan mengumumkan rebranding.
Seperti dituturkan Petrus Tukimin, pemilik PT Lestari Surya Gema Persada, masih banyak kendala dalam penerapan program OK-OTrip. Lestari Surya merupakan operator angkutan kota OK 33 dengan rute Terminal Pulogadung-Kota dengan jumlah armada 17 unit.
Yang jelas di depan mata Petrus adalah masih banyaknya penumpang yang belum memiliki kartu OK-OTrip. “Sosialisasi tak maksimal,” ujarnya. Berikut ini sejumlah kendala itu yang dikumpulkan dari berbagai sumber,
Minim sosialisasi.
Masih banyak masyarakat yang naik angkutan kota dengan program itu tidak memiliki kartu OK-OTrip. Bahkan, sebagian masih membayar ongkos tunai kepada sopir.
Masih banyak penumpang yang menyetop angkutan kota program OK-OTrip di sembarang tempat. Padahal, naik dan turunnya penumpang harus di tempat yang ada tanda bus stop.
Beberapa mesin tapping yang terpasang di angkutan kota sempat mengalami kerusakan dan lamban membaca data kartu OK-Otrip.
Operator angkot dan Transjakarta hingga kini belum menyepakati rupiah per kilometer dan menuangkannya dalam kontrak kerja sama
