Suasana ruang tunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tampak normal dan tak ada antrean menular meski harus melayani tambahan rujukan dari Puskesmas setelah terbitnya Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Tahun 2018 soal rujukan berjenjang. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta masih kekurangan sebanyak 504.487 kartu BPJS Kesehatan yang belum terdistribusikan. Angka ini terungkap saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah DKI Jakarta dengan BPJS Kesehatan di Balai Kota, 11 Oktober 2018 lalu.
Ratusan ribu lembar kartu BPJS Kesehatan itu diharap segera sampai ke tangan warga Jakarta seluruhnya pada November. “Saya mengharapkan bantuan setiap wali kota untuk memastikan kartu-kartu ini nanti terdistribusi oleh jajaran lurah,” ujar Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI, Catur Laswanto.
Catur Laswanto mengatakan pendistribusian kartu tersebut bisa terselesaikan dalam waktu satu bulan dan tidak lebih. Sehingga masyarakat Jakarta tidak lagi mengalami hambatan mendapatkan pelayanan kesehatan disebabkan belum memiliki kartu BPJS.
Saat itu juga Ni Mas Ratna Sudewi selaku Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan menyanggupi tenggat itu. "Sudah progress, 30 November sudah terdistribusi 100 persen," katanya.
Menurut Ratna kendala yang dihadapi adalah pemilahan dan verifikasi di setiap kelurahan di Jakarta. Dia menyebutkan, Jakarta Selatan adalah wilayah terbanyak yang belum terdistribusi kartu jaminan kesehatan tersebut yaitu dengan sekitar 207 ribu lembar. “Kami evaluasi progress mingguan dan bulanan," ujar Ratna.
Permasalahan BPJS Kesehatan di DKI Jakarta ini mengiringi kegusaran Presiden Joko Widodo terhadap pengelolaan jaminan layanan kesehatan tersebut. Jokowi mewanti-wanti Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris agar tahun depan masalah defisit bisa selesai tanpa perlu minta solusi darinya.
Alasannya persoalan defisit ini sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu dan seharusnya sudah ada solusi. "Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Urusan pembayaran utang RS sampai ke Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih di ulang, kebangeten," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu 17 Oktober 2018.
